Galaknya Luhut kawal Jonan-Arcandra hingga 2 kali tebar ancaman

Merdeka.com - Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memang menjadi sasaran empuk berbagai kepentingan di Tanah Air. Mulai dari mafia migas hingga jual beli lahan tambang pernah terjadi di sektor ini.

Bahkan, Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadikan sektor ini salah satu fokus untuk dibenahi. Jokowi-JK berhasil membubarkan salah satu yang diduga menjadi sarang mafia ESDM yaitu PT Pertamina Energi Trading Limited (Petral).

Selain itu, sektor tambang juga menjadi sarang mencari keuntungan para kepala daerah. Hal ini terbukti adanya kasus Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) perizinan sektor tambang dan mineral.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan banyak pejabat daerah tidak memerhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar terhadap kegiatan penambangan. Menurutnya, sumber energi di wilayahnya itu justru dimanfaatkan secara pribadi demi mengeruk pemasukan sebesar-besarnya.

"Semoga kasus ini menjadi bahan pelajaran kepada provinsi yang lain juga kepada kementerian dan lembaga agar dalam memberikan izin pertambangan harus diperhatikan dengan benar, sistem tata kelola dan peraturan di dalamnya agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang ditemukan dalam kasus ini," ujar Laode.

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan SK perizinan pencadangan tambang terhadap PT Anugrah Harisma Barakah. Perusahaan tambang tersebut melakukan penambangan nikel di dua kabupaten, Buton dan Bombana.

Nur Alam disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Atas kasus-kasus ini, Luhut pun pasang badan di sektor ESDM. (mdk/sau)