Gairahkan ekonomi, Jokowi ingin deregulasi

Merdeka.com - ‎Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, Presiden Joko Widodo ingin deregulasi menjadi fokus utama untuk stimulus percepatan ekonomi. Karena masih ada tiga paket lainnya yang juga perlu dibahas.

Paket pertama mengenai fiskal dan keuangan. Sedangkan paket kedua mengenai deregulasi tentang industri. Paket ketiga mengenai deregulasi peraturan energi dan paket keempat soal pangan.

"Tadinya sebenarnya dalam paket itu tiga atau empat kelompok (paket). Tapi Presiden memilih fokus pada deregulasi dulu," ungkapnya di kantornya, Jumat (4/9).

Untuk mengetahui perkembangan aturan yang akan diregulasi, Jokowi meminta adanya laporan minggu depan. Karena, mantan Gubernur Bank Indonesia mengatakan, sebenarnya kebijakan untuk melakukan deregulasi ini masih dalam proses.

"Kami sedang proses itu (deregulasi) dulu. Kemudian presiden meminta kami melaporkan kepada presiden Senin atau Selasa," tutup Darmin.

Sebelumnya, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden bidang Ekonomi Sofjan Wanandi mengakui permasalahan infrastruktur nasional telah menghambat laju perekonomian Indonesia. Pasalnya, produk-produk Indonesia menjadi lebih mahal sehingga kalah bersaing dengan produk luar negeri.

"Paling besar itu logistik di mana ongkos kita kalah bersaing dengan negara luar. Infrastruktur kita kalah jauh dibanding Malaysia dan Singapura. Di sini pemerintah yang harus bertanggung jawab, berapa persen jalan dari infrastruktur yang harus dibenahi," ujar Sofjan, dalam dialog 'Reformasi Perizinan untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur', di Gedung BKPM, Jalan Jenderal Gatot Subroto No 44, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2015).

Menurutnya, pembenahan dan pembangunan infrastruktur merupakan hal yang harus menjadi fokus pemerintah saat ini. Dalam hal ini, infrastruktur adalah jalan utama untuk menggenjot daya saing produk dalam negeri, karena dengan begitu turut pula menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Secara keseluruhan salah satu prioritas utama adalah infrastruktur. Ini menimbulkan segala masalah buat kita," paparnya.

Sofjan juga meminta kepada para menteri untuk mengubah pola pikir kementerian dalam pembangunan nasional. Caranya, yakni dengan mempercepat proses perizinan agar para investor mau membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur dalam negeri.

"Ini urgent untuk pembangunan. Tak ada jalan lain semua pejabat-pejabat negara untuk dapat berubah membenahi pembangunan kita sekarang," tegas Sofjan.