FSP BUMN tuding kenaikan harga beras dirancang Pemerintahan Jokowi

Merdeka.com - Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Prakoso Wibowo menuding kenaikan harga beras yang terjadi saat ini karena telah dirancang Pemerintahan Jokowi sendiri. Menurutnya, Pemerintahan Jokowi sedang memberikan kesempatan kepada mafia impor beras yang ada di dalam dan luar birokrasi untuk melakukan impor beras dan menutupi biaya donasi kampanye pemilihan presiden beberapa bulan lalu.

Prakoso menilai, para mafia ikut mengeluarkan dana untuk menyukseskan pemilihan Jokowi jadi presiden beberapa waktu lalu. "Sepertinya di desain oleh Pemerintahan Jokowi untuk bisa memberikan kesempatan mafia impor beras untuk menutupi biaya donasi kampanye pilpres Kepada Jokowi- JK yang telah dikeluarkan oleh mafia beras," ucap Prakoso dalam siaran persnya yang diterima merdeka.com di Jakarta, Selasa (24/2).

Namun demikian, untuk menurunkan harga beras Prakoso meminta Presiden Joko Widodo untuk segera membuka keran impor beras. Namun impor harus dilakukan dengan hati hati. Selain itu, pembagian beras miskin alias raskin juga didesak untuk segera dibagikan kepada rakyat miskin. "Rakyat miskin yang sudah tidak mampu membeli beras dan sudah makan nasi aking dibeberapa daerah miskin di Jawa segera dibagikan," katanya.

Sementara itu, ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani menyebutkan, ada sekitar 5-8 pedagang beras berskala besar yang mampu mempengaruhi harga beras nasional. Pasar komoditas beras sudah sejak lama cenderung oligopolistik sehingga rawan terjadi penimbunan yang menyebabkan harganya melambung tinggi.

"Jika pemain beras berskala besar ini berkolusi dan menahan distribusi beras ke masyarakat, otomatis pasar akan terpengaruh. Harganya bisa naik signifikan," kata Jimmy Gani dalam siaran persnya kepada merdeka.com di Jakarta, Selasa (24/2).

Namun dia menilai, pemerintah belum perlu melakukan impor beras karena stok beras di Bulog cukup untuk menstabilkan harga di pasar. Apalagi, impor komoditas beras akan merugikan harga di tingkat petani dan memperlemah daya saing beras lokal. Kalau pun mesti mendatangkan beras dari luar negeri, mantan Direktur Utama PT Sarinah itu menambahkan bahwa beras yang diimpor hanya untuk keperluan tertentu dan jenis produknya tidak bisa dihasilkan di Tanah Air.

"Sarinah juga importir beras. Tapi beras yang diimpor Sarinah jenisnya khusus, seperti Japonica Rice asal Jepang untuk pasar terbatas. Beras ini berbeda dengan yang dikonsumsi masyarakat umum dan jenisnya tidak ada di Indonesia," tutupnya.

Sebelumnya, harga beras dalam negeri bergejolak dan naik tidak terkendali. Pagi ini saja, harga beras di Pasar Induk Cipinang rata rata naik Rp 2.200 per kilogram. Harga beras biasa saat ini sudah menyentuh harga Rp 10.200 per kilogram, beras jenis premium Rp 12.000 per kilogram yang biasanya hanya Rp 10.000 per kilogram. (mdk/idr)