Merdeka.com - Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kementerian ESDM, Pemerintah Papua dan PT Freeport Indonesia.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VII, Eni Maulani Saragih mempertanyakan perihal izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono.

"Freeport diberi (rekomendasi) izin ekspor, karena Freeport menyanggupi membayar bea keluar 5 persen," jawab Bambang di Komisi VII, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2).

Sementara itu, perihal uang jaminan kesanggupan membangun smelter yang telah ditetapkan sebesar USD 530 juta, Bambang mengatakan, Freeport menghadapi kesulitan untuk memenuhinya. "Mereka (Freeport) menyampaikan USD 530 juta masih akan dibicarakan karena akan mengganggu cash flow," imbuh Bambang.

Anggota Komisi VII Dapil Gresik, Eni Maulani Saragih meminta ketegasan dari Freeport mengenai lokasi pembangunan smelter.

"Di mana smelter itu akan dibangun?" ungkapnya.

Direktur Freeport, Celementino Lamury mengatakan, dengan berbagai pertimbangan, terutama ketersediaan listrik, Freeport sudah berkomitmen untuk membangun smelter di Gresik.

"Memang salah satu persyaratan yang diminta USD 530 juta, jadi dari total investasi Rp 2,3 miliar per Desember kami telah berkomitmen dengan mitra kami, kami komit untuk bangun smelter," tegasnya.

"Investasi kami Rp 2,3 miliar itu kami akan bangun di Gresik. Yang perlu kami lakukan adalah bagaimana kita mengakselerasi untuk memenuhi aturan ini. Dari sudut kebutuhan energi lokasi yang memenuhi syarat di Gresik," ungkapnya.

Menanggapi Freeport yang bersikukuh membangun smelter di Gresik, Bupati Mimika Eltinus Omaleng pun berang. Dia menegaskan, pemerintah Papua sudah menyediakan sejumlah lahan untuk digunakan membangun smelter di Papua.

"Kami sudah siapkan 3.000 hektar, jadi tidak ada alasan untuk Freeport bangun smelter di Gresik. Memang ada Gunung Grasberg di Gresik? Lokasi itu sudah dilihat oleh Bappenas, utusan Presiden," tegasnya.