Freeport jangan tolak perintah UU Minerba soal smelter

Merdeka.com - Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam berbagai kesempatan berkali-kali menegaskan PT Freeport Indonesia harus membangun smelter atau industri pengolahan jika ingin tetap beroperasi di Indonesia. Menurutnya, Freeport harus mencontoh perusahaan tambang lain yang berusaha membangun smelter, seperti yang dititahkan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara.

"Maksud saya, ada juga perusahaan yang mulai bekerja membangun smelter. Freeport Jangan bernegosiasi dengan undang-undang," kata Hidayat, saat di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/7).

Hidayat mencontohkan, sejauh ini sudah ada enam perusahaan tambang asal China dan Jepang yang akan membangun smelter dengan total investasi USD 5 miliar. Diantaranya, Harita yang akan membangun smelter di Sulawesi dan South China di Kalimantan.

"Sudah ada 6 komitmen, bahkan sudah ada yang mulai membangun smelter di Sulawesi untuk nikel, hampir semua dari China," katanya.

Diakuinya, Freeport memang akan sangat terbebani jika harus membangun smelter di Indonesia Timur. Soalnya, perusahaan perlu membangun pembangkit listrik. "Biaya membangun smelter sendiri sekitar USD 1 miliar," katanya.

Untuk itu, Kementerian Perindustrian akan membantu perusahaan dengan tax allowance berupa pengurangan tarif bea masuk untuk beberapa barang modal impor yang dibutuhkan.

"Memang ada studi khusus untuk tembaga belum feasible secara ekonomi. Selain investasi besar, dia harus menggunakan teknologi yang belum ada di Indonesia. Kita akan beri tax allowance," katanya.