Freeport dirundung badai, karyawan kena PHK hingga bos dipolisikan

Merdeka.com - PT Freeport Indonesia saat ini tengah dirundung masalah. Mulai dari masalah operasional hingga teranyar pelaporan bos Freeport Chappy Hakim ke pihak kepolisian oleh politisi Hanura.

Kemarin, anggota komisi VII fraksi Hanura, Mukhtar Tompo melaporkan Chappy Hakim ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Mabes Polri, Jakarta. Laporan tersebut dikarenakan tindakan Chappy Hakim yang diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap penguasa atau pengancaman dengan nomor laporan Bareskrim, LP/168/II/2017.

"Ya tadi saya sudah melaporkan secara langsung tindakan Chappy Hakim yang membuat saya dipermalukan," kata Politisi Partai Hanura Tompo usai melapor di Bareskrim.

Kejadian awal, kata dia, saat dirinya mempertanyakan konsistensi PT Freeport membangun smelter sebagai salah satu syarat izin usaha pertambangan khusus (IUPK) saat rapat. Usai rapat tersebut, dirinya menghampiri mantan Kasau itu dan menyalami, namun tangannya malah ditepis oleh pimpinan Freeport itu.

"Ada saat selesai rapat saya menghampiri beliau assalamualaikum pak jenderal lalu tangan saya ditepis pas mau salaman," tukasnya.

Atas tindakan tersebut, Chappy Hakim dikenakan pasal 207, 310 dan 315 KUHP dan terancam hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.

Mukhtar mengaku hingga saat ini dirinya belum menerima permintaan maaf langsung dari Chappy Hakim atas tindakan di Ruang Rapat Komisi VII, DPR. Sejak kejadian, Chappy Hakim juga belum menemui dirinya untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Selama ini tak pernah bertemu dan tak kenal Pak Chappy. Tidak ada, tidak minta maaf (Chappy Hakim)," kata Tompo.

Sementara, Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon mendesak agar Chappy diberhentikan dari jabatan Presdir PT Freeport. Permintaan pemecatan juga datang dari anggota DPR dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) Akbar Faizal.

Masalah Freeport tak berhenti sampai di situ. Akibat berlarutnya negosiasi kerjasama dengan pemerintah membuat Freeport belum bisa melakukan ekspor.

Imbasnya terdampak pada pemecatan karyawan perusahaan dan rekanan. Silakan dilanjutkan membaca di halaman berikutnya. (mdk/bim)