Merdeka.com - Komisi VII DPR Fraksi Demokrat mengancam akan membub‎arkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan meminta mundur Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Ancaman tersebut diucapkan ketikan Kepala BPH‎ Fanshurullah Asa memaparkan mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR dan badan usaha penyalur BBM non subsidi.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat, Muhamad Nasir m‎eragukan kegiatan verifikasi badan usaha yang melakukan penyaluran BBM non subsidi oleh BPH Migas setiap tiga bulan, sebab dia masih mendapat laporan masih ada mobil tangki yang menyalurkan BBM tidak tepat sasaran.

"‎Bagaimana verifikasi, saya mendapat laporan masih ada yang kencing di jalan," kata Nasir dalam rapat di ruang rapat Komisi VII DPR, Jakarta, Senin (18/3).

Menurut Nasir, BPH Migas harus bekerja lebih baik lagi, sebab lembaga negara tersebut dibiayai oleh negara. Dia pun mengancam akan membubarkan BPH Migas. "BPH Migas ini dibiayai negara, atau bubarkan saja BPH Migas," tegasnya.

Setelah melakukan dialog dengan pihak BPH Migas, kemudian Nasir kembali menanyakan keberadaan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

"Dirut Pertamina ke mana, atau komisi VII meminta mundur. Tolong suruh hadir," tandasnya.

Akibat beberapa perusahaan tidak langsung diwakili Di‎rektur Utama, maka Pimpinan Rapat Ridwan Hisjam memutuskan untuk menunda rapat tersebut.

"Karena Dirut PGN juga tidak hadir, maka rapat ditunda," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com