FAO dan IFAD dukung Indonesia perangi kampanye negatif kelapa sawit

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia mendapat dukungan dari dua badan PBB, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) serta Dana Internasional untuk Pengembangan Agrikultural (IFAD), terkait diskriminasi produk kelapa sawit.

Dia menjelaskan, dukungan itu didapat lantaran diskriminasi sawit terkait pada masalah kemanusiaan, kemiskinan, kelaparan, agrikultur, dan peningkatan taraf hidup.

"Dukungan IFAD dan FAO banyak. Nanti seperti IFAD itu akan konferensi 'back to back' (berturut-turut) di Bali, sementara itu mereka juga akan melakukan lobi, begitu juga FAO," kata Luhut dikutip Antara, Kamis (17/5).

Menurutnya, dukungan tersebut diberikan karena semua pihak sepakat dengan prinsip Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang target nomor satunya adalah pengentasan kemiskinan.

"Masalah kelapa sawit ini masalah yang harus diselesaikan secara terintegrasi, karena itu menyangkut masalah kemiskinan itu adalah kaitannya dengan SDGs itu nomor satu kemiskinan," katanya.

Luhut berharap nantinya publik mendapatkan perbandingan tiga produk utama pertanian yang menghasilkan minyak tersebut agar ada penilaian yang adil terhadap minyak kelapa sawit. Namun, dia memastikan kelapa sawit lebih unggul karen dapat menghasilkan minyak 10 kali lebih banyak daripada biji bunga matahari dan kedelai.

"Jadi kalau memang harus disaingkan ya tidak apa-apa, palm oil disaingkan sunflower (bunga matahari) atau dengan soybean (kedelai)," ungkapnya.

Sayangnya, perbandingan yang adil tidak pernah muncul karena kampanye negatif yang memberikan stereotipe bahwa minyak sawit berdampak pada kerusakan hutan, membahayakan kesehatan manusia, dan mengganggu habitat hewan yang dilindungi.

Sementara fakta kontribusi industri sawit yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan di negara-negara berkembang terabaikan. Hasil penelitian dari Stanford menunjukkan kelapa sawit mengurangi kesenjangan di Indonesia dari 0,41 ke 0,39.

Luhut menambahkan jika kampanye yang tidak berkeadilan itu tidak diatasi, maka kendala terdekat bagi Indonesia akan terjadi pada 2021, di mana Parlemen Uni Eropa melarang impor sawit untuk penggunaan biofuels dan bioliquids, termasuk biodiesel.