Fakta Wajib Dibaca Seputar Pembayaran THR dan Gaji ke-13 PNS

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. PP tersebut diteken Presiden Jokowi pada Rabu (28/4).

"Ya saya telah mendatangani PP yang menetapkan tentang THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara baik itu PNS, CPNS, TNI-POLRI dan pejabat negara, pensiunan penerima pensiun, penerima tunjangan. kemarin, hari rabu 28 april saya sudah tanda tangani," kata Presiden Jokowi.

Dia menjelaskan pemberian THR ini adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sehingga diharapkan bisa meningkatkan daya ungkit di masyarakat.

"Pemberian THR ini untuk salah satu program pemerintah untuk mendorong peningkatan konsumsi, daya beli yang diharapkan daya ungkit ekonomi kita, dan bulan ramadan dan idulfitri jadi momentum pertubuhan ekonomi masyarakat, bisa menaikan ekonomi kita," bebernya.

Berikut merdeka.com akan merangkum fakta-fakta terkait THR dan gaji ke-13 PNS yang perlu diketahui.

1. Waktu Pencairan

Presiden Jokowi mengatakan THR tersebut akan mulai diberikan pada 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"THR ini akan dibayarkan mulai 10 hari kerja sebelum hari raya, untuk gaji ke-13 menjelang tahun ajaran baru anak sekolah," bebernya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan, gaji ke-13 untuk ASN, TNI dan Polri akan cari pada Juni 2021 mendatang.

2. Besaran THR dan Gaji ke-13

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan sama seperti tahun lalu. THR PNS ini hanya meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat, tanpa tunjangan kinerja.

Sama seperti THR, Menteri Sri Mulyani menambahkan bahwa besaran gaji ke-13 bagi ASN, TNI, Polri tahun ini adalah sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat.

"Selain tunjangan hari raya pemerintah akan memberikan gaji ke-13 atau bulan ke-13 yang nanti pelaksanaan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2021," jelasnya.

3. Alasan Tunjangan Kinerja Absen

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pun menjelaskan absennya tunjangan kinerja (tukin) dari alokasi THR. Dijelaskannya, perubahan alokasi anggaran THR untuk tahun ini disebabkan pemerintah tengah fokus dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Pemerintah terus menyeimbangkan berbagai tujuan anggaran yang sangat penting dan sesuai arahan presiden untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pemulihan dari Covid-19, dan tetap memberikan hak THR kepada ASN, TNI, Polri, meskipun tidak meliputi tunjangan kinerjanya, hanya gaji pokok dan tunjangan melekat," jelas Menteri Sri Mulyani.

Selain itu, juga karena penggunaan anggaran pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi. "Itu dicerminkan dari berbagai pos. Ada beberapa pos yang tahun ini sebelumnya belum dianggarkan, kemudian mengharuskan pemerintah melakukan berbagai perubahan," sambungnya.

4. Anggaran THR 2021

Adapun total anggaran THR tahun ini jumlahnya mencapai sebesar Rp30,8 triliun. Jumlah ini terdiri untuk Kementerian dan Lembaga ASN, TNI, Polri, dengan dipa Rp7 triliun.

Untuk ASN daerah atau PNS daerah dan PPPK dialokasikan anggaran sebesar Rp14,8 triliun, dan untuk para pensiunan dialokasikan sebesar Rp9 triliun.

Pemberian THR ini tentu merupakan suatu langkah dari pemerintah untuk di satu sisi tetap memberikan tunjangan hari raya bagi seluruh ASN, TNI, dan Polri, namun di sisi lain pemerintah juga memahami bahwa dalam situasi pandemi juga membutuhkan dana untuk penanganan dan sekaligus memberikan perhatian bagi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan dari pemerintah.