Merdeka.com - Ekonom Senior, Faisal Basri menyebut beberapa permasalahan ekonomi di Tanah Air terjadi bukan pada persoalan moneter, melainkan terjadi di ruang fiskal dan kementerian teknis. Dia pun heran, langkah pemerintah dalam upaya penyelamatan ekonomi justru dilakukan dengan membongkar sisi moneternya.

"Makanya please masalahnya di fiskal dan kementerian teknis. Ini moneter yang diobok-obok solusinya," kata dia dalam diskusi, di Jakarta, Kamis (3/9).

Dia mencontohkan, misalnya saja sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mengubah Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Di mana akan dibentuk yang namanya dewan moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan sehingga Bank Indonesia menjadi subkordinasi dari pemerintah.

Padahal Undang-Undang dasar 45 pasal 23 D mengatakan negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

"UU-nya adalah nomor 23 tahun 99 pasal 4 ayat 2, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang," kata dia.

Menurutnya, itu semua tidak ada kaitannya dengan penyelamatan ekonomi. Belum lagi terdengar kabar adanya rencana penerbitan Perppu tentang LPS.

"Jadi ini semua diselesaikan dengan moneter. Gatal tangan kita, kaki yang diamputasi kira-kira begitu. Apa salahnya moneter ini? Semua kita lihat tadi kan enggak ada salah moneter kan," kata dia.

Dia menyebut, yang salah adalah tax ratio yang selama ini kecil bahkan terus menurun, dan gagal menarik pajak dari sektor ekonomi terus tumbuh.

"Oleh karena itu sektor perbankan dan sektor keuangan ini yang akan dijadikan semacam kawah candradimuka yang akan diperah habis-habisan ini, itu sebetulnya tidak akan semakin buruk. Sektor-sektor lainnya juga tidak semakin buruk kalau Covid-19 nya bisa diselesaikan dengan cepat," tandas dia.