Merdeka.com - Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 Tahun 202 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, Perppu tersebut tidak akan bisa berfungsi untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi.

Dia mengatakan, kehadiran wabah virus corona di Indonesia telah merenggut berbagai sektor, mulai dari sektor riil hingga keuangan. Akibatnya, ekonomi Indonesia lumpuh karena beberapa sektor tersebut tidak bisa bergerak lagi.

Perppu tersebut pun dianggap tidak efektif. Sebab, Perppu tersebut dikeluarkan bukan untuk fokus penanganan Covid-19, melainkan Perppu tentang sektor keuangan atau pengendalian corona.

"Tidak ada keraguan jika sektor riil kena. Jadi kembali poin saya adalah kita bisa konten sebaik mungkin, merencanakan sebaik mungkin, mempersiapkan dengan sebaik mungkin, kalau Perppu yang keluar itu adalah perlu penanganan pandemi. Perppu yang keluar adalah Perppu tentang sektor keuangan, penanganan pandeminya tidak jelas. Siapa yang jadi komandan Luhut Panjaitan? Atau ketua satgas atau siapa? Setiap orang bicara," kata Faisal dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (24/4).

Butuh Keseriusan Pemerintah

Dia mengatakan, ekonomi Indonesia bisa pulih jika apa yang dilakukan pemerintah untuk penanganan pandemi ini betul-betul serius dilakukan. Namun yang terjadi di lapangan, kata dia, pemerintah seolah-olah hanya menggelontorkan uang untuk meredam dampak ekonomi ke Indonesia.

"Poin saya begini ekonomi itu akan menunggu akan melakukan reaksi, setalah jelas apa yang dilakukan pemerintah untuk menangani pandemi ini. Nah menangani pandemi ini tidak jelas makin susah berapapun digelontorkan itu seperti ember yang bocor jadi percuma," kata dia

"Secanggih-canggihnya ekonomi itu akan sia-sia dengan cara menangani covid ini secara amatiran seperti sekarang," sambung dia.