Faisal Basri Kritik Rencana Pemerintah Kenakan PPN Sekolah Swasta Berbayar
Merdeka.com - Ekonom Senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada sektor pendidikan, khususnya sekolah-sekolah swasta berbayar.
"Sekolah yang bagus jangan dijadikan objek pajak. Apalagi kalo PPN dinaikkan jadi 20 persen, jangan itu," keras dia dalam webinar bertajuk Dampak RUU PPN Terhadap Industri Strategis Nasional, Kamis (1/7).
Faisal menjelaskan, kehadiran sekolah-sekolah berkualitas tersebut mampu mengisi ruang kosong dalam dunia pendidikan yang selama ini tidak dikelola secara profesional oleh pemerintah. Sehingga, merupakan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
"Karena apa? kualitas pendidikan kita buruk sekali, baik di tingkat primer maupun sekunder. Jadi tingkat SD dan SMP-nya jelek sekali," tegasnya.
Maka dari itu, dia menolak rencana pemerintah untuk memajaki sekolah-sekolah berbayar yang yang dijalankan oleh pihak swasta. Terlebih, jika tarif PPN yang dikenakan cukup tinggi.
"Jadi, saya berharap di sini kepada pak Yustinus (Staf Menteri Keuangan) yang hadir di sini jangan sampai karena pemerintah gagal menghadirkan pendidikan yang bermutu. Kemudian di pajaki pendidikan bagus itu," tutupnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaIsu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Indonesia Maju diembuskan oleh ekonom senior, Faisal Basri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demi menebus asa membangun sekolah, seorang polisi rela menyisihkan gaji untuk menabung.
Baca SelengkapnyaPemerintah diminta menjadikan guru ngaji sebagai prioritas negara.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih menunggu penerbitan PP tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaBudi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Baca Selengkapnya