Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Faisal Basri Kritik Rencana Pemerintah Kenakan PPN Sekolah Swasta Berbayar

Faisal Basri Kritik Rencana Pemerintah Kenakan PPN Sekolah Swasta Berbayar ilustrasi pajak. ©Istimewa

Merdeka.com - Ekonom Senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada sektor pendidikan, khususnya sekolah-sekolah swasta berbayar.

"Sekolah yang bagus jangan dijadikan objek pajak. Apalagi kalo PPN dinaikkan jadi 20 persen, jangan itu," keras dia dalam webinar bertajuk Dampak RUU PPN Terhadap Industri Strategis Nasional, Kamis (1/7).

Faisal menjelaskan, kehadiran sekolah-sekolah berkualitas tersebut mampu mengisi ruang kosong dalam dunia pendidikan yang selama ini tidak dikelola secara profesional oleh pemerintah. Sehingga, merupakan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Karena apa? kualitas pendidikan kita buruk sekali, baik di tingkat primer maupun sekunder. Jadi tingkat SD dan SMP-nya jelek sekali," tegasnya.

Maka dari itu, dia menolak rencana pemerintah untuk memajaki sekolah-sekolah berbayar yang yang dijalankan oleh pihak swasta. Terlebih, jika tarif PPN yang dikenakan cukup tinggi.

"Jadi, saya berharap di sini kepada pak Yustinus (Staf Menteri Keuangan) yang hadir di sini jangan sampai karena pemerintah gagal menghadirkan pendidikan yang bermutu. Kemudian di pajaki pendidikan bagus itu," tutupnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Beredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini
Beredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Beredar Kabar Sri Mulyani akan Mundur dari Menteri Keuangan
Beredar Kabar Sri Mulyani akan Mundur dari Menteri Keuangan

Isu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Indonesia Maju diembuskan oleh ekonom senior, Faisal Basri.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sosok Polisi Nabung di Toko Bangunan Demi Bangun Sekolah Bikin Jenderal Polisi Takjub
Sosok Polisi Nabung di Toko Bangunan Demi Bangun Sekolah Bikin Jenderal Polisi Takjub

Demi menebus asa membangun sekolah, seorang polisi rela menyisihkan gaji untuk menabung.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Janjikan Pesantren Hingga Sekolah Bebas PBB
Cak Imin Janjikan Pesantren Hingga Sekolah Bebas PBB

Pemerintah diminta menjadikan guru ngaji sebagai prioritas negara.

Baca Selengkapnya
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS Sebesar 12 Persen Belum Cair Hingga Saat Ini, Begini Penjelasan Taspen
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS Sebesar 12 Persen Belum Cair Hingga Saat Ini, Begini Penjelasan Taspen

Pemerintah masih menunggu penerbitan PP tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.

Baca Selengkapnya