Faisal Basri ke Jokowi: Pertamina tidak lincah, baru buat rencana bosnya diganti

Merdeka.com - Ekonom Faisal Basri mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyadari bahwa Pertamina sudah tidak lincah seperti dahulu. Ini akibat kerap diganggu oleh pemerintah lewat berbagai persoalan. Pernyataan tersebut menanggapi sentilan Presiden Jokowi kepada Pertamina terkait ekplorasi minyak yang tidak lagi masif sejak 1970-an.

"Presiden harus sadar, Pertamina semakin tidak lincah. Baru bikin rencana saja sudah diganti orangnya. Era Jokowi saja sudah dua kali ganti Presiden Direktur," kata Faisal Basri di Seminar Nasional Konferensi Regional Akuntansi (KRA) di Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Kamis (3/5).

Menurut Faisal Basri, penguasaan sumur migas oleh Pertamina memang mencapai 60 persen lebih dari total sumur yang ada. Tetapi, sumbangan produksinya memang masih kecil. Selain itu, eksplorasi membutuhkan dana yang besar. Satu sumur saja biayanya hingga jutaan US dolar, kendati keuntungannya juga relatif bagus.

"Saya berharap Presiden tidak asal ngomong, membantu Pertamina gitu, stabilkan kepemimpinan supaya mereka bisa berpikir jauh ke depan," tegasnya.

"Kalau Anda Dirut Pertamina, setiap hari terbelenggu, 'Jangan-jangan besok saya dipecat', diganggu terus oleh pemerintahannya, belum lagi diganggu yang lain," katanya tegas.

Pertamina memiliki persoalan besar, karena yang bukan urusan minyak pun banyak menjadi bebannya. Pertamina juga banyak terbebani dengan urusan-urusan politik. "Keuntungan Pertamina itu sebagian atau sebagian besar diminta oleh pemerintah. Jadi tidak pernah cukup uangnya untuk melakukan eksplorasi yang masif. Selain itu Pertamina, keuangannya terganggu terus karena terkuras oleh kerugian di tempat lain," jelasnya.

"Kasihanlah Pertamina. Mau membangun kilangnya harus ditunda, karena pemerintah membebani dia di luar perencanaan strategis mereka," tegasnya.

Faisal Basri mencontohkan, Pertamina mempunyai perencanaan 5 tahun, namun tiba-tiba berhenti di tengah jalan dengan kebijakan satu harga. Katanya, boleh saja pemerintah menciptakan satu harga di seluruh Indonesia untuk BBM, tapi selisih ongkos dan harga itu ada di APBN namanya subsidi.

"Jangan diklerer-klererkan, itu namanya tidak sehat. Kalau pemerintah memutuskan (satu harga), konsekuwensinya dipertanggungjawabkan di parlemen, lewat APBN. Jangan dititip-titipkan ditaruh di tempat-tempat lain," tegasnya.