Faisal Basri Ingatkan Jokowi Hati-Hati Kelola Investasi Asing
Merdeka.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak luput mencermati posisi Indonesia sebagai negara investasi. Indonesia saat ini memang tengah banyak mendapat guyuran dana asing untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur. Faisal menyoroti nominal investasi yang masuk terhitung tidak kecil, namun penggunaannya yang tidak efisien.
"Jokowi pernah bilang kita akan bikin Kementerian Investasi. Tapi percayalah, investasi di kita 32,3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Semua negara Asia selain China 30 persen di bawah PDB," tegur dia dalam sebuah sesi dialog publik di Le Meridien Hotel, Jakarta, Selasa (23/).
"Saya agak takut Jokowi salah diagnosis. Investasi tidak kecil, tapi kok hasilnya kecil. Berarti kita membangunnya tidak efisien," dia menambahkan.
Inefisiensi tersebut tercermin dari peningkatan utang Pemerintah RI. "Utang kita per Maret 2019 sudah mencapai Rp 4,6 kuadriliun, atau Rp 4.600 triliun," sebut dia.
Menurutnya, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini sudah tak mampu lagi menanggulangi sepenuhnya pembangunan di Indonesia. Sebab, sebagian besar APBN digunakan untuk bayar bunga utang hingga belanja barang.
"Jadi dananya dari BUMN. Utang BUMN non-finansial sampai Maret 2019 sudah mencapai Rp 945 triliun. Utang BUMN finansial lebih besar lagi, sekitar Rp 3,2 quadriliun," paparnya.
"Untuk pembangunan infrastruktur, mau tidak mau, suka tidak suka, harus gunakan metode partisipasi lebih banyak dari swasta, baik asing maupun luar negeri. Kalau tidak collapse kita," dia menandaskan.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaKritikam itu disampaikan agar debat Pilpres 2024 berikutnya berjalan lebih baik.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya