Faisal Basri: Ada menteri, gajinya tak cukup biayai sekolah anak

Merdeka.com - Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mewacanakan kenaikan gaji para menteri di jajaran pemerintahannya nanti. Hal ini dilakukan agar para pembantu presiden ini tidak melakukan tindak penyelewengan seperti korupsi.

Menurut pengamat ekonomi, Faisal Basri, kenaikan gaji menteri tidak akan membebani anggaran belanja negara. Pasalnya, gaji menteri di Indonesia memang tergolong kecil yakni hanya sebesar Rp 19 juta per bulan.

"Jadi artinya pantas gaji menteri naik, anggaran pasti naik, tapi tidak artinya. (Anggaran gaji menteri) Tidak akan sampai Rp 1 triliun," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Minggu (7/9).

Dia bercerita, jika ada seorang menteri jujur, mengungkapkan bahwa besaran gajinya tak cukup memenuhi kebutuhan hidup.

"Saya bertemu dengan menteri yang jujur. Dikatakan beliau bahwa setahun jadi menteri, tidak bisa cukup sekolahkan anak, padahal sudah talangi dari tabungan. Jadi ada menteri punya anak tiga lalu sekolahnya di swasta atau masuk fakultas kedokteran luar negeri tak cukup (gajinya biayai sekolah anak), bahkan sekelas UI saja (tak cukup)," jelas dia.

Faisal Basri mengungkapkan, bahkan di Kementerian Keuangan, gaji direktur jendral lebih tinggi ketimbang menterinya. "Di kementerian keuangan lebih rendah gaji menterinya dari dirjen. Sri Mulyani menaikkan gaji dirjen hingga Rp 40 juta," ungkapnya.

Dia meminta pada pemerintah Jokowi-JK, jika ingin menaikkan gaji menteri, usai mengkaji situasi ekonomi riil terlebih dahulu. Salah satunya tingkat kemiskinan sudah turun.

"Jadi artinya pantas gaji menteri naik. Dilihat minimal setahun dulu. Orang miskin sudah turun, sejahtera rakyatnya," tutup dia.

Sebelumnya, penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla mengeluarkan wacana untuk menaikkan gaji para menteri.

JK menilai gaji menteri di Indonesia masih kecil yakni sebesar Rp 19 juta per bulan. Jumlah tersebut dianggap tidak seimbang dengan pendapatan yang diterima anggota DPR di Senayan, sebesar Rp 70 juta per bulan ditambah berbagai fasilitas.

Selain itu, dibandingkan gaji komisioner KPK juga jomplang, di mana satu anggota komisioner lembaga anti- korupsi sekitar Rp 75 juta per bulan. Begitu juga dibanding gaji para hakim dan sejumlah pejabat lembaga negara non-kementerian.