Merdeka.com - Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM, R Sukhyar memastikan, dalam memorandum of understanding (MoU) yang rencananya ditandatangani hari ini, tidak ada kesepakatan soal perpanjangan operasional PT Freeport Indonesia hingga 2041.

Perpanjangan operasional baru bisa dilakukan setahun sebelum kontrak saat ini berakhir, atau bisa mulai dibicarakan pada 2019. Sistemnya pun akan berubah menjadi sistem Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Tidak ada lagi istilah perpanjangan kontrak. Rezim kontrak sudah berakhir. Izin usaha pertambangan khusus namanya," ucap Sukhyar ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (25/7).

Kelangsungan tambang Freeport setelah 2019 tergantung IUPK yang dikeluarkan pemerintah. "Dalam MoU kalau kontrak berakhir diperpanjang rezimnya izin. Izin itu lisensi dari pemerintah tapi sekarang belum kita kasih. Freeport masih berjalan dengan kontrak sampai 2021 menurut peraturan perundangan berlaku," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswo Utomo menyebut nota kesepahaman atau MoU amandemen kontrak karya PT Freeport Indonesia bakal ditandatangani hari ini. Penandatanganan akan dilakukan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM Sukhyar dengan pihak PT Freeport.

Susilo mengatakan penandatanganan amandemen dilakukan setelah adanya kesepakatan renegosiasi kontrak karya antara pemerintah dengan Freeport.

Dalam MoU itu tertuang enam poin renegosiasi yang telah disepakati. Pertama adalah pembangunan unit pengolahan dan pemurnian (smelter), luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Capaian renegosiasi kontrak ini juga sudah disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada sidang kabinet kemarin.

"Penandatanganan MoU hari ini dilakukan. Jam 11 oleh pak Sukhyar dengan Freeport," kata Susilo di Depok, Jumat (25/07).

Namun demikian, Susilo tidak memberi tahu lokasi penandatangan berlangsung. Dia hanya menyebut 25 perusahaan pemegang kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) telah menandatangani MoU beberapa bulan lalu.

Dalam sidang kabinet yang berlangsung kemarin telah disampaikan perkembangan terbaru yakni sekitar 20 KK dan PKB2B telah menyepakati renegosiasi kontrak pertambangan. "Termasuk Freeport yang kami sampaikan telah menyetujui renegosiasi. MoU ini jembatan sebelum tandatangan amandemen kontrak," tutupnya.