ESDM target badan usaha listrik EBT terbentuk Februari

Merdeka.com - Anggota Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Wicaksono mengatakan, badan usaha yang mengurusi pembelian listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT) dipastikan akan terbentuk pada Februari 2016. Hal ini guna mendorong percepatan pengembangan EBT di Indonesia.

"Target Februari sudah ada kejelasan apakah bentuk perusahaan baru, atau buat anak usaha dari PLN, opsi paling cepat yah dari anak usaha PLN. Sudah ada kantor dan perangkatnya," kata Agung dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (31/1).

Selain itu, Agung juga menjelaskan bahwa payung hukum dari perusahaan ini sudah ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) Ketenagalistrikan, dan hanya tinggal menunggu penandatanganan dari Presiden RI Joko Widodo.

Setelah dibentuk dan disahkan, nantinya perusahaan ini bertindak sebagai pembeli listrik. Sedangkan transmisi listrik tetap memakai infrastruktur dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Dengan memisahkan anak usaha yang akan khusus membeli listrik dari EBT dari PLN, maka pemberian subsidi untuk pengembangan EBT bisa lebih transparan. Di sisi lain PLN tidak terbebani dengan kewajiban membeli listrik EBT yang lebih mahal.

"Kalau PLN harus beli listrik EBT kan lebih mahal, supaya dia juga jadi compete. Kalau ada anak usaha khusus jelas, subsidi bukan buat PLN keseluruhan, jadi bisa terpantau," jelas Agung.

Agung menjelaskan, setelah percepatan tambahan 35.000 megawatt (MW) maka pasokan listrik dari EBT akan melonjak drastis. Untuk 2016, sudah ada 17.000 MW yang sudah agreement dari target 35.000 MW. "Dari situ ada 2.000 MW berasal dari EBT, atau sekitar 15 persen. Sementara target hingga 2019 listrik dari EBT 23 persen hingga 2025," pungkasnya.