ESDM serahkan kasus dugaan suap PLTU Riau pada proses hukum
Merdeka.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan permasalahan dugaan suap pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau I ke penegak hukum. Meksi begitu, dipastikan program kelistrikan yang dicanangkan pemerintah tetap berjalan.
"Proses hukum ikuti saja. Intinya proses hukum berjalan terus," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/7).
Ego melanjutkan, jika proyek dijalankan dengan niat baik maka tidak akan terjadi permasalahan hukum, seperti yang terjadi pada PLTU Mulut Tambang Riau 1. Kementerian ESDM pun tidak ikut campur dalam pembangunan pembangkit tersebut, peran instansinya hanya dalam penetapan harga jual listrik dari pembangkit.
"Saya rasa kalau semua niat baik dijalankan dengan baik tidak ada begini. Saya sendiri belum tahu, ke kita kan nanti persetujuan harganya saja," tuturnya.
Menurut Ego, meski ada satu proyek pembangkit yang sedang dalam proses hukum, pembangunan infrastruktur kelistrikan harus tetap berjalan. Sebab, pemerintah berkomitmen terus memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
"Pemerintah tetap fokus melistriki sebesar-besarnya. Masyarakat inginya listrik ada,Kita kelistrikan nambah," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini
Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca SelengkapnyaAturan Diubah, Badan Usaha Bisa Nikmati Subsidi Konversi Motor Listrik Rp10 Juta dari Pemerintah
Dadan mengakui sudah ada perusahaan yang disasar untuk diberikan insentif tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dirut Bulog Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Ubah HET Meski Harga Beras Mahal dan Langka
Meskipun harga beras saat ini mahal dan langka, Pemerintah tidak akan mengubah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaRaih Pendanaan dari JETP, PLN Kembangkan Proyek Energi Hijau 7 GW di 108 Lokasi
Proyek tersebut antara lain PLTS Banyuwangi, PLTS Pasuruan, PLTS Terapung Gajah Mungkur, PLTS Terapung Kedung Ombo.
Baca SelengkapnyaPemakaian Listrik Ilegal Rugikan Negara Rp4,9 Triliun, Modusnya Ada yang Mengakali Meteran
Ainul mengatakan akibat pemakaian listrik ilegal, dalam kurun tiga tahun terakhir terjadi peningkatan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara
Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.
Baca SelengkapnyaDukung Transisi Energi, PLN Indonesia Power Kebut Pembangunan PLTS 500 MW dari Proyek Hijaunesia
dalam proyek Hijaunesia 2023, PLN IP memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).
Baca Selengkapnya