Merdeka.com - Tingkat penyaluran atau rasio elektrifikasi listrik di Indonesia masih belum mencapai angka 100 persen. Meskipun Indonesia sudah merdeka 70 tahun, masih banyak rakyat Indonesia di pelbagai daerah yang hidup dalam gelap gulita, terutama mereka di bagian timur Indonesia.

Wakil Ketua Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Wicaksono mengakui Indonesia masih kekurangan pembangkit. Persoalan ini juga tidak bisa selesai dengan hanya satu kali penandatanganan kontrak.

"Ini harus pelan-pelan, tidak bisa langsung nyala. Kecuali pakai pembangkit listrik sewa dengan harga mahal," ujar Agung dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (4/10).

Pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW diharapkan bisa membantu meningkatkan rasio elektrifikasi listrik di Indonesia. Agung mengatakan, dalam jangka waktu 8 bulan ke depan, progres pembangunan proyek pembangkit akan mencapai 1.500 MW. Sementara penandatanganan kontrak PLN dan IPP mencapai 6.000 MW.

Menurutnya, untuk menopang target pertumbuhan ekonomi antara 6 persen-8 persen pada tahun 2019, perlu pertumbuhan pasokan listrik hingga 8,7 persen. Sementara penambahan di Sumatera saja membutuhkan 9,2 persen.

"Setidaknya kita sudah berusaha membangun karena sejak 1997, tak ada penambahan pembangkit listrik yang dibangun selama 10 tahun. Kita mengejar ketertinggalan. Tapi apakah seluruh pulau bisa terlistriki dengan 35.000 MW, tentu belum. Karena rasio elektrifikasi baru 100 persen kalau pulau kecil teraliri listrik, sedangkan PLN tidak banyak menyentuh itu," imbuh Agung yang juga Wakil Ketua Unit Pelaksana Program Pembangunan Listrik 35.000 MW.

Namun demikian, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimi menegaskan bahwa pemadaman listrik akan selalu ada, khususnya di luar Pulau Jawa. Alasannya bukan karena kurangnya pembangunan pembangkit listrik, melainkan kesulitan mendistribusikan listrik.

"Misalnya di Kalimantan, terkenal dengan lumbung energi tapi tetap saja padam. Jadi yang penting kita berusaha membangun dulu, dan pemerintah harus memfasilitasi pembebasan lahan, kemudahan izin investasi, memperbaiki tender atau penunjukan kontraktor, dan sebagainya," ucapnya.