Merdeka.com - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, pemerintah menghitung ulang pengoperasian pembangkit listrik bagian program kelistrikan 35 ribu MW, untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, dengan memundurkan pengoperasian pembangkit.

‎"Kami atur berapa kebutuhan pertumbuhan listrik. Kalau dulu kan elasitasnya pertumbuhan dan kebutuhan energi itu 1,5 kalinya pertumbuhan ekonomi," kata Andy, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/9).

Menurut Andy, pembangkit yang berpotensi dimudurkan pengoperasianya adalah yang belum melakukan penyelesaian keuangan (financial close) dengan total 15,2 ribu MW. Namun setelah dievaluasi tidak semua pembangkit bisa ditunda pengoperasianya.

Berdasarkan evaluasi tersebut, 6,4 ribu MW‎ dari 15,2 ribu MW tidak bisa ditunda pengoperasianya, karena 3.510 MW merupakan pembangkit Energi Baru Tebarukan (EBT), sedangkan sisanya pembangkit untuk menunjang untuk menjaga kehandalan pasokan listrik.

Selain itu, ada 4.160 ribu MW yang sudah ditandatangani kontrak jual beli listriknya (Power Purchase Agrement/PPA), dengan begitu total pembangkit yang tidak bisa diundur pengoperasianya sebesar 10.560 MW. Sedangkan yang bisa diundur pengoperasianya mencapai 4.600 MW.

‎"Jadi total ada 10.560 MW yang tidak bisa ditunda sehingga yang dpt ditunda hanya 4.600 MW itu penundaan ya bukan pembatalan," jelasnya.

Menurut Andy, pembangkit yang diundur pengoperasianya pasca 2019, sedangkan paling lama beroperasi pada 2024. "Beroperasinya bertahap, paling lama 2024," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com