Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah menata sektor pertambangan dan akan rampung pada Oktober 2015 mendatang. ESDM bakal menunjuk kepala daerah atau gubernur penghasil tambang untuk menertibkan perusahaan tambang yang masih tumpang tindih atau belum clean and clear (CnC).

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sri Rahardjo mengatakan kepala daerah diberi mandat untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang belum mengantongi CnC. Mandat itu berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Akan ada surat ditertibkan oleh gubernur, paling lambat 1 Oktober penataannya. Yang jelas nanti gubernur dan Kementerian ESDM dibantu KPK untuk menertibkan," ujar Sri yang ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (2/9)

Dia menjelaskan seluruh data perusahaan tambang sudah diserahkan Bupati atau Walikota kepada Gubernur. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menyatakan Bupati atau Walikota memiliki kewenangan menerbitkan dan mencabut izin. Namun, kewenangan itu diserahkan ke Gubernur seiring pemberlakuan UU Nomor 23 tahun 2014.

ESDM pun memberikan tenggat waktu kepada perusahaan untuk segera memperbaiki izin tambangnya hingga awal Oktober 2015. "Jadi IUP non CnC itu diklasifikasikan oleh kami."

Berdasarkan data Kementerian ESDM per Juni 2015, tercatat ada 10.432 IUP di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut hanya 6.156 IUP yang sudah CnC. Sedangkan 4.276 IUP sisanya belum CnC. Untuk memperoleh status CnC ada sejumlah persyaratan yang dipenuhi antara lain wilayah tambang tidak tumpang tindih dengan wilayah tambang lain, serta membayar kewajiban keuangan seperti royalti dan iuran tetap. Selain itu memiliki laporan eksplorasi, studi kelayakan dan dokumen lingkungan.