ESDM: Kami tak punya bayangan hentikan operasi Freeport

Merdeka.com - Pemerintah tetap membuka ruang negosiasi untuk PT Freeport Indonesia. Meskipun, perusahaan tambang tersebut sudah diberi dua syarat guna mendapatkan perpanjangan izin ekspor mineral mentah.

"Nggak mesti izin habis terus berhenti, masih ada waktu untuk negosiasi. Kami tidak punya bayangan untuk memberhentikan kegiatan mereka. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi supaya bisnis berjalan, ekonominya bergerak, dan masyarakat setempat mendapat manfaat," tutur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di kantornya, Jakarta, Rabu (27/1).

Adapun dua syarat dibebankan kepada Freeport adalah pembayaran bea keluar sebesar lima persen dan setoran uang jaminan smelter sebesar USD 530 juta.

Menurut Sudirman, syarat pertama harus dipenuhi Freeport. Sementara syarat kedua masih bisa dinegosiasikan.

"Yang wajib banget itu lima persen. Kalau USD 530 juta itu kita memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh bangun smelter," katanya.

"Kalau mereka benar-benar tidak mampu ya kita cari jalan. kesungguhan apa yang bisa mereka tunjukkan bahwa mereka akan komitmen menyelesaikan smelter. Itu yang akan dijadikan bahan negosiasi."

Terpisah, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal mengaudit Freeport Indonesia.

"BPK mengaudit tujuannya apakah kontrak sudah dilaksanakan, apakah ada masalah lingkungan terus kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak," katanya. "Kalau soal dividen itukan keputusan corporate, mungkin nggak masuk obyek audit."