Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendesak PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk segera menyampaikan hasil revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Desakan ini muncul agar kelanjutan program elektrifikasi nasional bisa berjalan dengan cepat.

Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Kementerian ESDM, Sujatmiko mengungkapkan, nantinya RUPTL akan menjadi dokumen yang bisa diakses semua pihak terkait, seperti investor, pemerintah maupun bank.

"Di situ akan terlihat lokasi pembangkit di mana saja, transmisi di mana saja, sehingga jika ada masalah lahan atau tata ruang, pemda terkait bisa turun tangan dan membantu penyelesaiannya," ujar Sujatmiko di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/5).

Kemudahan akses tersebut, kata dia, merupakan upaya ESDM dalam menstimulus minat investor agar mau melakukan investasi. Pemerintah berharap bisa menjadi monitor dalam memantau perkembangan pembangunan proyek tersebut.

"Investor bisa melihat peluang untuk bridging atau tender membangun pembangkitnya atau transmisinya, kemudian dari sisi pemerintah memberikan semacam pedoman atau bahan monitor kemajuan target terkait pembangunan 35.000 MW," kata dia.

Revisi RUPTL tersebut harus terkait dengan porsi EBT yang akan diperbesar disesuikan dengan KEN yakni 23 persen di 2025. Kemudian, pemerintah juga meminta PLN untuk ambil bagian dalam pembangunan desa serta daerah timur atau daerah terluar.

"Dalam RUPTL harus berisi ada pembangunan listrik di desa atau daerah terdepan terluar dimana saja kaitannya dengan elektrifikasi nasional 97 persen pada 2019, Kemudian yang ketiga porsi PLN diperkuat untuk pengelolaan listrik dan jaringannya," pungkas dia.