ESDM curigai banyak penambang timah ilegal di Babel dan Kepri

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menemukan adanya pasokan untuk smelter timah di Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau didapat dari sejumlah penambang ilegal. Maka dari itu, pemerintah meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan memberikan sanksi bagi para pelanggar.

Inspektur Jenderal ESDM Mochtar Husein mengatakan berdasarkan audit terbatas yang dilakukan oleh pihaknya, ditemukan adanya 755 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), dengan 498 IUP OP di antaranya telah CnC dan sisanya sebanyak 257 IUP OP masih non Clear and Clean (CnC).

"Tujuan dari audit ini adalah menekan kegiatan penambangan timah ilegal," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/5).

Salah satu penyebab bocornya pasokan bijih timah dari IUP OP non CnC ini, menurut Mochtar, terjadi lantaran minim pengawasan dari pemerintah daerah. Padahal, berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, seluruh pengawasan atas kegiatan pertambangan di daerah menjadi tanggung jawab gubernur.

"Setiap pemegang IUP OP bahkan tidak memegang data cadangan timah mereka. Dan tidak pernah diawasi ketat oleh Pemda. Sehingga kami tidak tahu apakah IUP OP sudah habis atau belum," tuturnya.

Selain itu, ditemukan juga 47 unit smelter timah terdaftar di daerah tersebut. Namun, hanya 29 unit smelter yang beroperasi dan sisanya adalah smelter tidak aktif.

Sebagai solusi jangka pendek, kata Mochtar, Kementerian ESDM akan menyurati Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) untuk dapat menelusuri alur pemanfaatan timah batangan. "Ini karena hanya timah batangan yang bersumber dari ICDX saja yang bisa digunakan untuk bahan baku industri," pungkasnya.

Seperti diketahui, Kementerian ESDM mencatat total produksi timah Indonesia pada April tahun ini mencapai 4.755 ton, termasuk produksi dari PT Timah (persero) sebesar 2.055 ton. Sedangkan total produksi timah tahun lalu menyentuh angka 70.625 ton.