ESDM belum terima surat Ahok soal penghapusan Premium di Jakarta

Merdeka.com - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), I Gusti Nyoman Wiratmadja mengaku belum menerima surat permintaan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menghapus Premium di Jakarta.

"Surat resminya belum kita terima, kita bahas dulu di internal," kata Wiratmadja di Komisi VII DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2).

Mengenai kemungkinan penghilangan Premium di Jakarta, Wiratmaja menilai masih perlu melihat berbagai faktor sebelum mengambil keputusan. Wiratmaja tidak mau berspekulasi soal penghapusan Premium di Jakarta. "Kita bahas dulu saja, beberapa faktor harus kita pertimbangkan," ucap Wiratmadja.

"Faktornya yang Premium ini kan BBM subsidi untuk angkutan umum, kalau di tengah kota tidak ada berarti isinya yang non subsidi dong, salah satunya itu, jadi banyak yang dipertimbangkan," katanya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero), Ahmad Bambang menilai sangat mungkin Premium dihilangkan dari Jakarta. Hal ini akan menekan jumlah impor Premium. Sementara ketersediaan Pertamax dan Pertalite, Pertamina sudah siap apabila kebutuhan meningkat.

"Kan cuma pindah saja. Enggak pakai Premium berarti yang pakai Premium (pindah) ke Pertamax. Nah, berarti impor Premium berkurang. kita sebetulnya impor Premium sudah mulai berkurang," jelas Ahmad.

"Itu posisi jadi diubah ke Pertamax dan Pertalite. Kebetulan Pertalite juga sudah kita produksi sendiri semua. Sementara Pertamax sudah banyak yang kita produksi sendiri. Jadi enggak masalah," imbuhnya.

Namun demikian, Ahmad mengaku belum menghitung soal penghematan yang akan tercapai jika Premium dihilangkan dan semua beralih ke Pertalite atau Pertamax.

"Saya bingung kalau ditanya penghematan. Jakara itu provinsi konsumsi BBM paling besar. Dia itu lebih dari 20 persen dari seluruh Indonesia. Kalau itu berkurang enak banget bagi Pertamina," ujarnya.