Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Era Jokowi-JK, kesejahteraan justru menurun

Era Jokowi-JK, kesejahteraan justru menurun Ilustrasi kemiskinan. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Sudah setahun lebih Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berdiri dipuncak pimpinan negara. Berbagai janjinya di masa Pemilu sedikit demi sedikit telah dijalankan. Namun dampak bagi kesejahteraan justru belum tampak.

Belum ada sinyal positif tentang kesejahteraaan yang diumbar pada masa kampanye keduanya setahun silam. Malah ada indikasi kondisi kemiskinan malah meningkat.

Kondisi ke depan juga buram mengenai kesejahteraan. Tidak ada kejelasan juga ketegasan Jokowi dalam memberantas kemiskinan. Ini terlihat dari pidatonya saat penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Jokowi hanya memaparkan perihal target makro ekonomi. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengkritik tegas sikap pemerintah ini.

"Pemerintah bukan melakukan perlindungan sosial masyarakat yang terkena dampak, malah mengurangi, menghilangkan, menunda program sosial misal raskin beberapa saat, dan tertundanya program sosial akibat dari tertunda program pemerintah sendiri," Ekonom Indef Fadhli Hasan.

Ditambah dengan gejolak ekonomi sedah melemah dan dolar Amerika Serikat yang makin menguat keapda rupiah, diduga kesejahteraan malah bertambah. Pemerintah dituntut segera membenahi masalah ini agar tidak makin merosok.

Berikut tudingan bahwa era Jokowi-JK, Indonesia malah semakin jauh dari kesejahteraan:

Banyak pengangguran

Pemerintah Jokowi-JK punya pekerjaan rumah besar terkait jumlah pengangguran di Indonesia. Apalagi, dari 7 juta pengangguran, 60 persen usia muda. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyebutkan, seluruh warga negara Indonesia selayaknya dijamin haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Bicara soal tenaga kerja dan jumlah pengangguran di Indonesia, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Tenaga Kerja Benny Soetrisno melihat, strategi pembangunan ekonomi dan investasi di Indonesia ternyata belum mampu mengatasi masalah ini.

"Terkait masalah ini, karena Indonesia adalah negara yang perekonomiannya memiliki kelebihan tenaga kerja (labor surplus economic), sehingga pertumbuhan ekonomi tidak serta merta berdampak secara signifikan mengatasi pengangguran dan kemiskinan," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (16/6).

Kemiskinan Naik

Tingkat kesejahteraan nasional mengalami penurunan. Ini akibat melesunya perekonomian dan anjloknya daya beli masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (24/8). Dengan menggunakan metoda mirip Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan, Maret 2014-Maret 2015, diperkirakan meningkat dari 10,96 persen menjadi 11,5 persen.

"Di periode yang sama tingkat pengangguran meningkat dari 7 persen menjadi 7,5 persen," tuturnya. "Upah buruh tani , upah buruh industri mengalami penurunan 3,5 persen triwulan ke triwulan."

Tak hanya itu, ketimpangan pendapatan atau rasio gini juga meningkat dari 0,41 menjadi 0,42 persen. "Itu beberapa indikator tingkat kesejahteraan yang kami estimasi dan dikatakan memburuk dalam satu tahun," tandasnya.

Data kemiskinan & pengangguran disembunyikan

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mempertanyakan tak disertakannya indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pidato Presiden Joko Widodo saat menyerahkan laporan nota keuangan di Gedung Parlemen beberapa waktu lalu.

"Selain target-target makro ekonomi, seharusnya disampaikan pula target tingkat kemiskinan dan pengangguran harus berapa persen. Kita menjadi aneh mengapa ini tidak juga disinggung di pidato Presiden," ujar Ekonom Indef Fadhli Hasan saat konferensi pers di Kantor Indef, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (24/8).

Dia curiga, ini berhubungan langsung dengan tidak dirilisnya data mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat baik angka pengangguran dan kemiskinan yang biasa dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS) tiap Juli. Data yang dipaparkan BPS pada bulan Juli merupakan hasil analisa dan penelitian yang dilakukan pada Maret.

"Kemudian hasilnya diumumkan BPS pada Juni, Juli atau Agustus. Karena itu akan menjadi bahan pidato Presiden di DPR. Nah, tahun ini pengecualian. BPS belum menyampaikan kepada publik tentang perkembangan data itu. Apakah ini ditunda atau disembunyikan atau menunggu persetujuan pemerintah," tudingnya.

Daya beli masyarakat turun

Direktur Indef Enny Sri Hartati memprediksi, BPS belum melansir data tingkat kesejahteraan masyarakat lantaran terjadi penurunan.

"Dugaan kuatnya karena telah terjadi penurunan indikator kesejahteraan masyarakat selama satu tahun terakhir," tutur Enny.

Penurunan tersebut tercermin dari inflasi bahan pangan yang melonjak tajam sehingga berimplikasi terhadap daya beli masyarakat. Menurut data BPS pada Juli 2015, terjadi inflasi makanan mencapai 8,28 persen secara year on year.

"Itu berdampak turunnya daya beli masyarakat yang tercermin dari penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari kuartal I 2015 sebesar 5,1 persen menjadi 4,9 persen di kuartal II 2015," ucapnya.

Kesejahteraan rakyat makin turun

Institute For Development of Economics and Finance (Indef) melihat, turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari kegagalan pemerintahan Jokowi-JK. Kebijakan semisal peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), ternyata tidak cukup ampuh menggenjot daya beli masyarakat.

Ekonom Indef Fadhli Hasan menuturkan, menurunnya angka kesejahteraan masyarakat disebabkan lambatnya pemerintah mengantisipasi kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gas dan listrik.

"Kita lihat gagalnya kebijakan program pemerintah menjaga daya beli masyarakat setelah menaikkan harga BBM, harga gas dan listrik dan berbagai kebutuhan pokok lainnya," ujar Fadhli dalam konferensi pers di Kantor Indef, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (24/8).

Kegagalan pemerintah tercermin dari tertundanya atau dihilangkannya sejumlah program sosial seperti raskin dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Pemerintah bukan melakukan perlindungan sosial masyarakat yang terkena dampak, malah mengurangi, menghilangkan, menunda program sosial misal raskin beberapa saat, dan tertundanya program sosial akibat dari tertunda program pemerintah sendiri," ungkapnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kumpulkan Menteri di Istana, Jokowi Minta Jaga Kondisi Jelang Pemilu 2024

Kumpulkan Menteri di Istana, Jokowi Minta Jaga Kondisi Jelang Pemilu 2024

Jokowi meminta pembantunya harus teliti menjaga kondisi dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen

Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen

"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus

Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus

"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Baca Selengkapnya