Merdeka.com - Seusai menjalani serah terima jabatan menteri perdagangan pada 19 Oktober 2011, Gita Wirjawan menjanjikan dua hal kepada presiden dan masyarakat Indonesia. Pertama ekspor ditingkatkan sebisa mungkin mencapai USD 200 miliar di tahun keduanya menjabat.

Janji keduanya, adalah memperkuat pasar dalam negeri. Proteksionisme ini menurut Gita lebih penting karena pasar lokal, "selama ini terbukti telah memberikan kekuatan yang luar biasa terhadap perekonomian nasional".

Belum genap tiga tahun menjabat Gita pilih mundur. Panggung konvensi calon presiden Partai Demokrat menurutnya lebih mulia, dibanding mengurusi isu-isu strategis sektor riil perekonomian. Ada selentingan dia menghindar dari serangan publik atas impor 16.900 ton beras ilegal asal Vietnam tahun lalu, tapi tudingan ini sulit dibuktikan.

Walau alasan resminya turun gelanggang bukan lantaran menanggung malu atau terseret kasus, karir mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini tidak semoncer ketika diminta presiden mengurus investasi. Buat janji pertama sebagai mendag, yakni meningkatkan ekspor, realisasinya agak meleset dari harapan di awal pelantikan.

Nilai ekspor Indonesia belum melampaui USD 200 miliar, meski dikejar lewat perdagangan minyak dan gas (migas) maupun non-migas. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor per November 2013 mencapai USD 165,6 miliar, targetnya di akhir tahun bisa sampai USD 179 miliar.

Kinerja tersebut turun lima persen dibanding 2012, karena harga komoditas unggulan Indonesia, khususnya tambang, anjlok. Belum lagi persoalan pemerintah yang kesulitan mencari pasar baru, selain mengandalkan perdagangan dengan negara mitra seperti Amerika Serikat, Jepang, atau China.

Tapi kita perlu ingat, menggenjot ekspor bukan satu-satunya janji Gita Wirjawan.

Defisit perdagangan yang diperkirakan akhir 2013 mencapai USD 5,6 miliar, merupakan tantangan utama Gita lainnya sebelum meletakkan jabatan. Membanjirnya arus barang impor rupanya jadi biang kerok gonjang-ganjing ekonomi Indonesia pada pertengahan tahun lalu.

Ketika laporan neraca perdagangan defisit itu tersiar, investor luar negeri langsung kabur, nilai tukar menembus batas psikologis Rp 10.000 per USD, dan Bank Indonesia terpaksa mengerek suku bunga acuan yang dampaknya membuat pertumbuhan ekonomi melesu.

Gita ketika serah terima jabatan, sudah bersumpah mengutamakan perlindungan dan penguatan pasar dalam negeri. Pada isu ini, bos perusahaan investasi Ancora tersebut banyak memberikan harapan pada masyarakat. Janji yang diumbar semakin banyak ketika publik menyuarakan ketidakpuasan, misalnya saat harga pangan utama macam daging sapi, kedelai, atau bawang putih, melonjak gila-gilaan.

Sayangnya, seperti realisasi ekspor, rangkaian janji itu belum ditepati.

Maka merdeka.com merangkum empat kebijakan Gita Wirjawan selama menjabat menteri perdagangan, yang belum selesai diwujudkan. Padahal jika diseriusi, dampaknya besar bagi masyarakat. Dia mundur lebih dulu mengejar cita-cita politik yang menurutnya lebih mulia. Berikut daftarnya:

Turunkan harga daging sapi

Kabar itu bak petir di siang bolong. Harga daging sapi sejak akhir 2012 menembus Rp 100.000 per kilogram. Pedagang menjerit, konsumen rumah tangga turut memaki-maki Kementerian Perdagangan.

Otoritas perdagangan mengakui harga jual daging sapi di Indonesia tak wajar, karena jauh di atas negara lain.

Di Malaysia saja harga daging sapi dijual USD 0,43 atau sekitar Rp 50.000 per kilogram. Sementara di Singapura daging tersebut dijual Rp 40.000 hingga 50.000 per kilogram. Sementara di Thailand dijual dengan harga yang sama dengan Singapura. Tak beda dengan negara lain, Australia juga menjual daging sapinya di kisaran Rp 50.000 per kilogram.

Gita Wirjawan dan jajarannya melakukan langkah ekstrem: membuka keran impor seluas-luasnya. Targetnya harga daging kembali ke level normal 2012, yakni Rp 76.000 per kilo.

"Insya Allah dalam waktu dekat akan stabil, dan dari 12 perusahaan yang mengimpor sekarang sudah mulai datang," katanya Oktober tahun lalu.

Ketika jurus ini tak terlalu ampuh, pejabat Kemendag masih beralasan ini imbas sistem kuota yang melibatkan Kementerian Pertanian. Saat kasus suap impor daging mencuat, dan kuota dihapus, liberalisasi ala Gita tak jua berhasil.

Tingginya harga daging sapi di Indonesia ini malah berlangsung lebih dari dua tahun. Pantauan harga pada dua minggu pertama tahun ini masih tetap tinggi.

Dari data Kementerian Perdagangan, harga daging sapi pekan kedua Januari 2014 masih berkisar di antara Rp 97.600 per kilogram. Ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2013 yang tercatat hanya Rp 94.210 per Kilogram.

Bolak balik berjanji liberalisasi impor, berkali-kali pula Gita menelan ludah sendiri. Pekan lalu dia ganti menyalahkan perbankan yang tak banyak membantu pedagang di bidang agribisnis. Skema kredit itu menurutnya bikin harga daging di Singapura bisa lebih rendah dari Indonesia

"Harga daging sapi ini di sana setengahnya dari Purwakarta. Negara yang nggak punya sawah, harga pangannya malah lebih murah. Ini karena keterbatasan pendanaan," kata Gita.

Berantas kartel pangan

Mahalnya komoditas pangan secara mendadak dan dalam tempo cukup lama sepanjang 2013 disebut-sebut karena peran pengusaha nakal menahan pasokan. Istilah aktivitas ini adalah kartel.

Menteri Perdagangan akhirnya menelusuri kebenaran tudingan banyak pihak yang menyatakan lonjakan kenaikan harga pangan yang terjadi belakangan ini lantaran permainan kartel. Untuk membuktikannya, dia akan menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN).

Meski sudah menggandeng intelijen sekalipun, Gita berkukuh bahwa penyebab mahalnya harga beberapa komoditas, semisal daging sapi, bawang, dan cabe merah, lebih disebabkan oleh kurangnya pasokan.

Atas dasar itu, dia menepis kecurigaan sebagian pihak bahwa usaha penggemukan sapi (feedlotter) sengaja menahan pasokan akselerasi 109 ribu sapi yang masuk Juli 2013.

"Terlalu awal untuk menyimpulkan adanya kartel di feedlotter. Secara keseluruhan kebutuhan indonesia jauh di atas 109 ribu sapi. Dan, supply and demand termasuk dari luar dan dalam negeri memang masih sangat kurang," ungkap mendag.

Pendapat Gita agak berbeda dari Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang meyakini pedagang nakal bermain. Dia dalam rapat pada Juli tahun lalu meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki potensi kartel.

"Jadi jangan sampai mengambil keuntungan terlalu tinggi. Silakan mengambil keuntungan, tapi jangan menimbulkan kartel, menimbulkan perburuan rente," kata Hatta.

Bahkan nama Gita sempat disinggung terkait kasus impor kedelai oleh KPPU. Dia sempat balik menggugat, tapi akhirnya pilih tidak menanggapi tudingan itu. Gita meyakini ada infesiensi bisnis. Tapi kenaikan harga pangan, dalam bayangannya, tak mungkin dikendalikan segelintir komplotan pengusaha.

"Saya belum ada data untuk bisa simpulkan (kartel). Logikanya gini deh, harga naik karena kita masih tergantung impor, produksi dalam negeri sedikit sekali, dan impor ini bayarnya pakai dolar, bukan pakai rupiah. Kalau ada gejolak di nilai tukar mau enggak mau harga ini akan ada gejolak," kata Gita kepada merdeka.com terkait tingginya harga kedelai impor, September tahun lalu.

Kurangi defisit akibat impor

Neraca perdagangan defisit jadi biang kerok gangguan ekonomi. Tanda-tandanya sudah terlihat dua tahun lalu, ketika untuk pertama kali defisit dialami pemerintah. Impor non-migas pada Agustus dua tahun lalu mencapai USD 6 miliar.

Merosotnya kinerja ekspor akibat krisis dunia diklaim pemerintah sebagai penyebab terus negatifnya neraca perdagangan.

Di sisi lain, Indonesia harus menerima konsekuensi semakin besarnya impor karena semakin bergairahnya pertumbuhan ekonomi. Permintaan yang tinggi dari dalam negeri membuat impor sulit dibendung.

Pemerintah terus memutar otak untuk mengantisipasi fenomena ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggenjot ekspor dengan barang-barang bernilai tambah. Nilai ekspor yang bertambah dapat menjadi modal mengerem defisit neraca perdagangan.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, menegaskan proses rebalancing trade atau stabilitas neraca perdagangan dengan cara ini merupakan cara yang efektif untuk memaksimalkan keuntungan di saat rendahnya permintaan global.

"Kalau ada neraca perdagangan yang perlu disikapi itu dengan rebalancing trade atau trade yang berkualitas yaitu pengiriman produk-produk yang bernilai tambah," ujar Gita.

Proses hilirisasi menjadi senjata andalan pemerintah untuk memaksimalkan barang-barang ekspor Indonesia. Selain itu, lanjutnya, pemerintah mendorong negara-negara asal impor terbesar untuk melakukan investasi di Indonesia. "Dan mudah-mudahan investasi itu berkualitas. Jadi kita bisa merangkap di lantai nilai," katanya.

Sebetulnya, kata Gita, pemerintah bisa saja menahan laju impor dengan memberlakukan bea masuk tinggi. Namun cara ini bukan langkah bijak di saat konsep perdagangan bebas telah disepakati Indonesia.

"Bisa tapi kita tidak berpikir kesitu karena kita sudah sepakat untuk perdagangan bebas dengan mitra strategis dalam ASEAN," imbuhnya.

Apesnya, kinerja Gita tertutupi impor minyak dan gas (migas) yang bukan urusannya. Data BPS November 2013, sektor migas pada November menyumbang defisit USD 1,2 miliar. Sementara perdagangan non-migas melanjutkan sentimen positif dengan kembali surplus USD 1,2 miliar.

Defisit perdagangan tahun lalu diramal bakal mencapai USD 5,6 miliar. Impor minyak mentah USD 3,1 miliar, dan hasil minyak USD 22 miliar selama periode Januari-November.

Matikan sinyal ponsel ilegal

Di Indonesia, sampai tahun lalu, beredar 250 juta unit telepon seluler (ponsel). Masalahnya, lebih dari 70 juta unit ternyata barang selundupan.

Peredaran ponsel legal saja sudah memberikan masalah, karena membikin neraca perdagangan defisit. Impor ponsel pintar hingga triwulan III 2013 mencapai USD 1,2 miliar. Akibatnya, Kementerian Keuangan melemparkan wacana menerapkan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) buat ponsel pintar.

Supaya bendahara negara tidak mengerek harga jual ponsel, Gita Wirjawan mengusulkan supaya yang dibabat barang ilegal saja. Dia beralasan, menekan peredaran produk ponsel pintar lewat skema pajak justru akan memberi ruang bagi peredaran produk ilegal.

Maka Gita menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012. Dalam beleid itu, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Telekomunikasi dan Informatika mendata International Mobile Equipment Identity (IMEI) ponsel beredar di pasaran.

Jika penertiban IMEI ?dijalankan, puluhan juta ponsel ilegal langsung terblokir sinyalnya. Gita meyakini bahwa aksi selundupan ponsel berakhir seketika.

Namun, jelang pergantian tahun, Gita mengaku sulit mewujudkan rencana itu. Operator seluler raksasa di Tanah Air, baik itu XL, Telkomsel, atau Indosat, semua minta penangguhan waktu sampai 2014.

Pelaku usaha jasa telekomunikasi Tanah Air menilai pemblokiran sinyal terlalu radikal, bahkan bisa membuat gejolak di masyarakat. Gita pun mengakui bahwa ponsel pintar dengan IMEI tak terdaftar bukan cuma masalah masyarakat menengah ke bawah.

"Operator enggak mau disable sinyal IMEI ilegal. Mereka bilang nanti ada dampak sosialnya dan ada dampak ekonominya. Ya mungkin pejabat ada yang ponselnya tiga, kena (blokir-red) juga," kata Gita kepada merdeka.com, November tahun lalu.

Baca juga:Marzuki: Gita mundur agar elektabilitasnya meningkatIkut konvensi Demokrat, Marzuki ogah mundur seperti GitaKriteria ideal pengganti Gita Wirjawan'Lebih bagus Gita Wirjawan mundur dari konvensi Demokrat'Mundurnya Gita bisa jadi pintu Menteri Pertanian serang balik