Eks Mentan Amran Curiga Data Sawah Dipermainkan Mafia, Ini Jawaban BPS

Merdeka.com - Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS Hermanto angkat suara terkait tudingan Mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mencibir data lahan sawah yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) melalui skema Kerangka Sampel Area (KSA) disebut sangat tidak akurat.

Hermanto mengatakan, selama ini penyempurnaan data selalu melibatkan sejumlah kementerian lembaga terkait. Untuk penyediaan data luas lahan sawah, BPS katanya telah berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR/BPN dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Katanya, setiap rapat pembahasan data juga selalu terdapat para pakar yang mencermati data-data sehingga semua data bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

"BPS selalu berusaha menjaga integritas negeri ini dengan data yang seakurat mungkin," kata Hermanto dikutip dari Antara di Jakarta, selasa (29/10).

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad malah menilai pihak yang menuding bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai luas lahan sawah tidak akurat dapat dipidanakan. "Ini berkaitan isu sensitif dan krusial yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat," kata Suparji.

Suparji mengatakan tudingan tersebut memerlukan pendalaman dan pertanggungjawaban lebih lanjut, apalagi hal itu merupakan asumsi pribadi yang belum dapat dibuktikan.

Untuk itu, dia mengatakan proses hukum dapat dilakukan agar terdapat kejelasan terkait validitas data BPS dan masyarakat tidak terpengaruh oleh polemik ini berkepanjangan. "Kalau ada data valid bandingkan saja dengan data yang terungkap di publik dan sebenarnya supaya ada kejelasan," kata Suparji.

Eks Mentan Amran Curiga Data Sawah BPS Dipermainkan Mafia

Mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencibir data lahan sawah yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) melalui skema Kerangka Sampel Area (KSA) sangat tidak akurat.

Dia mengatakan, ketidakakuratan data lahan sawah yang dikeluarkan BPS setelah dikaji mencapai 92 persen. Dengan kesalahan tersebut akan berdampak terhadap kuota subsidi pupuk yang berkurang hingga 600 ribu ton pada 2021.

"Data pangan yang ada dengan teknologi tinggi dan satelit itu salah. Kami crosscheck dengan tim. Ternyata setelah dicek 92 persen sampel yang diambil salah," ujar dia di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (25/10).

Amran pun menyebutkan, data yang valid di sektor pertanian itu hanya ada dua. "Jadi data itu ada dua. Kalau tidak data pertanian, itu data mafia," tegas dia.

Berdasarkan data BPS tersebut, dia juga menyoroti hasil pantauan satelit lahan sawah di beberapa wilayah seperti Banyuasin, Sumatera Selatan yang sangat tidak tepat.

"Yang menyedihkan adalah Banyausin, ada 9.700 ha tapi dalam satelit nol. Itu salah satunya. Yang menyedihkan juga di Jawa Timur, ada 200 ribu tambahan," ungkap dia.

Akibat kesalahan ini, dia telah menerima 130 surat protes dari berbagai bupati. Menindaki hal tersebut, Amran juga langsung menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Apa ada mafia? Tunjukkan yang terakhir. Bagaimana orang bekerja data ini dipersempit tak hanya pupuk, juga impor yang masuk, paparan data mafia pangan. 74 ada yang kami blacklist," tutur dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com