Ekonomi era Jokowi disebut stagnan, ini kata Menko Darmin

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution enggan berkomentar soal pernyataan yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintahan Jokowi-Jusuf tidak mengalami pergerakan berarti alias stagnan.

"Saya enggak baca penelitiannya seperti apa," ungkapnya di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/7).

Meski demikian, Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengatakan ekspor Indonesia tahun ini mengalami kenaikan dibanding ekspor pada tahun lalu.

"Ekspor kita naik, coba liat year to date dari Januari sampai Juni. Bandingkan dengan Tahun lalu. Naiknya 17 persen, 18 persen," tutupnya singkat.

Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance melakukan kajian tengah tahun mengenai perekonomian Indonesia. Hasilnya cukup mengagetkan, di mana perekonomian berjalan stagnan di pemerintahan Jokowi-JK.

Salah satu indikator stagnannya perekonomian adalah nilai ekspor yang tak kunjung naik, bahkan malah menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan, nilai ekspor selama Juni 2017 hanya USD 11,64 milliar. Nilai tersebut turun 18,82 persen dibanding Mei 2017. Sementara itu, secara year to year ekspor Juni 2017 turun 11,82 persen dibanding Juni 2016.

"Kita kemarin melakukan kajian tengah tahun, menampilkan indikator perkembangan ekonomi. Indikatornya salah satunya ekspor itu," ucap Direktur Indef, Enny Sri Hartati ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (21/7).

Indikator lainnya yang membuktikan ekonomi stagnan adalah daya beli masyarakat yang menurun. Bahkan, Bank Indonesia sendiri mengakui daya beli masyarakat menurun hingga berdampak pada angka penjualan industri ritel mengalami pelemahan hingga Juni 2017.

Enny menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang selama ini digembar-gemborkan pemerintahan Jokowi-JK sama sekali belum berdampak pada masyarakat. Padahal, amanat konstitusi, pertumbuhan ekonomi itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Indikator pemerintah soal infrastruktur dan komitmen deregulasi 15 paket kebijakan, itu semua kan bagus. Tentu hasilnya diharapkan masyarakat. Persoalannya bagaimana mungkin indikator makro tadi bagus, komitmen bagus tetapi hasilnya berbanding terbalik."