Ekonom: Siapapun presidennya bakal terpaksa menaikkan harga BBM

Merdeka.com - Untuk menjaga kuota subsidi Bahan Bakar Minyak, ekonom Bank Standard Chartered Indonesia melihat, pemerintah tak punya pilihan selain menaikkan harga BBM bersubsidi. Ada proyeksi defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menembus 3 persen, dan itu membahayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.

Kepala Ekonom Standard Chartered Fauzi Ichsan mengatakan sepanjang triwulan II, pemerintah idealnya sudah mengambil keputusan, lantas melobi DPR. Karena untuk menghindari lonjakan inflasi tinggi, momen paling tepat menaikkan harga jual premium dan solar adalah pada triwulan III.

"Persetujuan DPR itu kan untuk APBN 2014-2015, seharusnya bisa lah, asal presiden juga mau. Baiknya harga BBM naik Agustus-September," ujarnya di Jakarta, Rabu (16/4).

Proyeksi Standard Chartered, bila harga BBM naik tahun ini, inflasi tahunan diperkirakan akan berada di kisaran 6-7,5 persen. Kebijakan tersebut diramalkan membawa stabilitas pada anggaran, dan bisa berdampak positif pada target penurunan defisit transaksi berjalan.

Terlebih, Fauzi yakin realisasi konsumsi BBM yang dialokasikan 48 juta kiloliter akan jebol. Sebab, harga premium di dalam negeri berselisih jauh dari harga keekonomian yang berada di level Rp 11.000 per liter. "Ini memicu migrasi konsumsi non-subsidi ke BBM subsidi."

Karena dampaknya jangka panjang dari sudut pandang apapun positif, Fauzi meyakini ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono enggan menaikkan BBM subsidi sekalipun, maka presiden terpilih selanjutnya akan terpaksa mengambil kebijakan itu.

Akan tetapi, lebih ideal bila mekanisme yang diambil adalah subsidi tetap, bukan lagi berbasis harga. "Diharapkan fix subsidi per liter bisa disetujui DPR, bisa naik 20 persen," kata Fauzi.

Di luar itu, Ekonom Standard Chartered Eric Sugandi menambahkan isu energi akan menentukan proyeksi makroekonomi Indonesia.

Bank ritel asal Amerika Serikat ini meramalkan adanya shale gas membuat harga komoditas dunia mengalami tren penurunan. Akibatnya, pilihan pemerintah untuk menjaga kas negara hanya lewat pengetatan APBN, terutama mengurangi subsidi energi.

"Harga minyak dunia akan stabil di USD 105 per barel. Dampaknya tidak baik, karena 60 persen ekspor kita berbasis energi. Berakhirnya pesta komoditas seperti batu bara, otomatis memukul neraca perdagangan Indonesia," ujarnya. (mdk/noe)