Ekonom kritik politik anggaran Jokowi dan pajak ala Prabowo

Merdeka.com - Malam ini, Minggu (15/6), pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo akan saling beradu pandangan dan rencana soal pembangunan ekonomi. Di beberapa kesempatan, kedua capres sudah memberikan sedikit gambaran soal kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Termasuk pengelolaan fiskal atau keuangan negara.

Saat debat pertama, pasangan Jokowi-JK menyinggung soal rencana penerapan politik anggaran di daerah. Langkah ini bakal diambil sebagai 'bentuk hukuman' bagi pemda mbalelo atau tidak mau ikut aturan main pemerintah pusat. Rencana ini bisa jadi akan diperdalam lagi di debat kedua malam ini.

Melihat rencana itu, pengamat ekonomi Yanuar Rizki menuturkan, kebijakan ini akan melahirkan persoalan baru antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Cara Jokowi efektif kalau dapat dukungan kepala daerah. Kalau daerah bangkang bagaimana? Kepala daerah kan tidak semua mendukung Jokowi ," ujar Yanuar kepada merdeka.com, Minggu (15/6).

Menurutnya, cara Jokowi ini tidak hanya menimbulkan kontraksi politik, tapi menjadi kontra produktif dan menyandera pembangunan ekonomi daerah. Sebab, pemerintah daerah tengah gencar membangun untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Ini membutuhkan peran pemerintah melalui kebijakan fiskal. Salah satunya melalui instrumen transfer daerah yang meliputi dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dan dana otonomi khusus. "Politik anggaran Jokowi bisa jadi blunder," katanya.

Dari sisi capres Prabowo Subianto , pandangan mengenai pengelolaan fiskalnya adalah memanfaatkan instrumen pajak untuk menggenjot penerimaan. Dengan begitu, negara tidak selamanya mengandalkan utang.

Tapi itu tidak mudah. Upaya menggenjot pajak sudah coba dilakukan pemerintahan sebelumnya. Namun hingga saat ini belum maksimal. "Caranya seperti apa karena toh selama ini persoalan pajak masih selalu jadi masalah," kata Yanuar.

Dia melihat, dalam konteks pembangunan ekonomi, Jokowi menekankan pada bauran kebijakan fiskal dan moneter. Sedangkan Prabowo lebih terpusat (sentralistik) dengan mengandalkan instrumen fiskal, reward and punishment. Di mata Yanuar, kedua pasangan capres-cawapres belum memiliki gagasan segar sebagai solusi persoalan ekonomi negeri.

"Pemikiran out of the box tidak kelihatan. Jadi ya jangan mengumbar janji dulu ya lebih baik," ucapnya. (mdk/noe)