Ekonom ini tak yakin tax amnesty bisa pulangkan dana ke Indonesia
Merdeka.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meyakini pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty akan rampung bulan Juni 2016 agar implementasinya bisa dilakukan awal Juli 2016.
Dalam implementasinya, kebijakan tax amnesty akan ada repatriasi yakni dana orang Indonesia yang parkir di luar negeri dibawa masuk ke sistem keuangan dalam negeri. Pemerintah optimistis dana repatriasi yang masuk akan mencapai Rp 1.000 triliun.
Ekonom PT Bank Permata, Joshua Pardede justru pesimistis target repatriasi bisa tercapai. "Potensi repatriasi saya agak pesimis," kata Joshua di Tangerang, Banten, Sabtu (28/5).
Opsi deklarasi, lanjut Joshua, dinilai akan menjadi pilihan para pemilik dana, meski tarif tebusan yang diberlakukan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan repatriasi. Deklarasi yakni pemilik dana hanya melaporkan jumlah total kekayaannya.
"Terlebih lagi konglomerat-konglomerat yang punya dana-dana di bank offshore (luar negeri) kan melakukan declare saja," ucap Josua.
Senada dengan Joshua, ekonom PT Mandiri Sekuritas Leo Putra Rinaldy berpandangan bahwa para pemilik dana akan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi Indonesia.
Selain itu, ketersediaan serta kesiapan instrumen sektor keuangan untuk menampung dana repatriasi juga menjadi bahan pertimbangan.
Sedangkan opsi deklarasi diproyeksi menjadi pilihan mengingat akan diberlakukannya Automatic Exchange of Information (AEoI) pada 2018.
Diberlakukannya AEoI akan menyulitkan warga negara mana pun untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak karena setiap negara akan membuka data rekening nasabah perbankan yang selama ini menjadi rahasia.
"Tekanan untuk declare asset tax amnesty sangat besar," ucap Leo.
"Repatriasi kan butuh kesiapan instrumen," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi mengimbau untuk tetap berhati-hati terhadap ketidakpastian global.
Baca SelengkapnyaKontribusi tersebut diharapkan bisa menjadi modal utama untuk menarik lebih banyak investasi asing dengan tujuan dapat meningkatkan ekspor.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaProyeksi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen (yoy).
Baca SelengkapnyaSaat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaJawabannya masih sama yaitu masih fokus mengurus perindustrian.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong penguatan kerja sama ekonomi dengan memperkuat integrasi ekonomi.
Baca Selengkapnya