Efisiensi mesin pembangkit di tender 35.000 MW dipertanyakan

Merdeka.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diminta transparan dalam menilai efisiensi mesin pemenang tender proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Gas (PLTGU) Jawa 1. Perusahaan pelat merah tersebut diminta untuk membeberkan parameter dan indikator yang digunakan dalam proyek berkapasitas 2 x 800 Mega Watt (MW) ini.

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, meminta PLN lebih profesional dalam menyelesaikan tugas yang masuk dalam megaproyek 35.000 MW ini. Dibatalkannya tender Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 5 juga kian memperjelas kinerja kurang baik dari PT PLN.

"Pada tender PLTGU Jawa 1, PLN melibatkan anak usahanya yakni PT PJB (PT Pembangkit Jawa Bali-red), padahal bila dibeberkan secara transparan, peserta tender lain memiliki efisiensi mesin, harga dan kompetensi yang lebih baik," kata Fahmy dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (28/9).

Fahmy meminta keterlibatan anak usaha PLN, PT PJB sebagai salah satu peserta tender, mesti disikapi PLN secara fair dan transparan. Dia menilai kalau indikatornya kompetensi dan track record, maka ada konsorsium lain dengan mesin yang lebih efisien yang bisa memenangi tender.

"General Electric mempunyai teknologi pembangkit listrik dan gas terbaru yang lebih efisien. PLN harus memilih pemenang tender proyek PLTGU 1 yang memang benar-benar terbaik. Silakan dibuka secara transparan kepada publik," ujar mantan anggota tim Reformasi Tata Kelola Migas itu.

Anggota DPR Komisi VII, Kurtubi juga mengaku tidak setuju jika anak usaha PT PLN mengikuti tender megaproyek kelistrikan dengan melibatkan konsorsium yang di dalamnya ada perusahaan swasta asing Mitsubishi. Menurutnya pembagian saham untuk PLTGU Jawa 1 tidak bisa dimiliki mayoritas PT Pembangkit Jawa Bali (PJB). "Persoalannya di situ ada swasta asing," ujar Kurtubi beberapa waktu lalu.

Kurtubi lebih senang jika PLN meminjam uang ke bank untuk menggarap sendiri proyek PLTGU Jawa 1, karena dengan begitu kepemilikan pembangkit listrik akan dikuasai 100 persen perseroan.