Dulu tolak utang, kini Jokowi dapat pinjaman Rp 9 T buat proyek PU

Merdeka.com - Saat masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Joko Widodo kerap melontarkan pernyataan bahwa pemerintahannya tidak akan berutang untuk membiayai belanja negara. Bahkan Jokowi mengatakan, belanja negara dibiayai dengan uang yang ada tanpa harus mengandalkan utang.

Namun kenyataannya berbeda setelah Jokowi jadi Presiden sejak Oktober 2014. Tahun ini pemerintah mendapatkan pinjaman atau utang luar negeri sebesar Rp 9 triliun buat merealisasikan segudang program Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU).

Utang tersebut didapatkan dari JICA Jepang, Asean Development Bank, Islamic Development Bank, World Bank, dan China.

"Jadi dari Rp 118 triliun APBN itu ya sekitar Rp 9 triliun itu dari pinjaman luar negeri. Itu sudah on going ada JICA, ADB, IDB, Bank Dunia, ada China juga," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Jumat (27/2).

Utang dari IDB akan digunakan untuk membiayai infrastruktur. Pinjaman dari China diarahkan untuk pembiayaan proyek jembatan dan bendungan. Sementara utang dari ADB digunakan buat proyek pengairan dan saluran irigasi.

"Paling besar untuk air minum dan sanitasi USD 5 miliar untuk 5 tahun hingga 2019," tuturnya.

Pinjaman yang paling besar diberikan JICA. Dari total Rp 9 triliun, 30 persennya berasal dari JICA. Pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebesar 26 persen, ADB dan IDB masing-masing 11 persen.

Untuk mekanisme peminjaman diserahkan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan. "Mereka itu ujung tombak dalam mencari pinjaman LN," jelasnya.