Dulu Bajaj Diharuskan Pakai Bahan Bakar Gas, Sekarang Terlupakan

Merdeka.com - Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) meminta pemerintah pusat dan DKI Jakarta diminta konsisten menerapkan penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi umum guna menekan polusi udara.

"Pada 2014 penjualan CNG mencapai 144.320 Kiloliter Setara Premium untuk kendaraan BBG, namun pemerintah kembali mengakomodasi penggunaan bahan bakar solar," kata Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Safrudin seperti dikutip dari Antara.

Dia mengatakan, dengan kembalinya pemerintah mengakomodasi kendaraan menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, maka program langit biru sulit terealisasi.

"Solar itu BBM kotor yang memiliki kadar belerang di atas 2000 ppm," katanya.

Secara umum penggunaan BBM jenis solar oleh transportasi massal tidak hanya memperburuk lingkungan terutama polusi udara. Namun, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) juga mengalami kerugian karena kehilangan konsumen yaitu bajaj, mikrolet maupun taksi.

Dari total 45 SPBG pada 2016, saat kini hanya tersisa 23 unit yang beroperasi meskipun pada awal 2019 masih tercatat 32.

Sementara itu, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan pemerintah harus konsisten dengan regulasi yang telah dibuat untuk melindungi hak konsumen.

Dia mengatakan dorongan kendaraan umum untuk beralih ke BBG merupakan kemauan pemerintah sehingga konsistensi regulasi harus tetap dijalankan.

Sebagai contoh, kata dia, apabila pemerintah telah membuat regulasi bajaj menggunakan BBG maka seharusnya sudah ada hitungan besaran kebutuhan gas agar tidak ada polemik di kemudian hari.

"Lagi-lagi konsistensi dan keseriusan pemerintah, jadi kalau Pemda DKI mengharuskan bajaj menggunakan BBG maka harus disediakan," katanya.

Pada awalnya, kebijakan pemerintah mengalihkan BBM ke BBG dinilai bagus untuk mencapai program langit biru. Hanya saja dalam penerapan aturan tersebut masih terdapat diskriminasi perlakuan transportasi.