Dukung Menteri Rini, Jonan sebut bisnis Garuda Indonesia urusan BUMN
Merdeka.com - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menanggapi kisruh antara Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Menteri Jonan mendukung Rini Soemarno, di mana menurutnya permasalahan pembelian pesawat adalah ranah bisnis maka dari itu menjadi urusan menteri BUMN.
Menteri Jonan hanya mengingatkan aksi pembelian pesawat oleh Garuda Indonesia jangan sampai mengganggu keselamatan penerbangan. "Itu saya kira domainnya di Kementerian BUMN, karena (pembelian pesawat) ini kan (ranah) bisnis," ucapnya usai Sidang Bersama DPR/DPD di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Jumat (14/8).
"Di Kementerian Perhubungan, kami regulator yang ditekankan adalah menjaga keselamatan dan kepentingan masyarakat untuk rute-rute yang dilayani," kata Jonan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta Presiden Joko Widodo meninjau ulang rencana aksi ekspansi PT Garuda Indonesia. Yakni soal rencana pembelian 30 unit pesawat.
Rizal menilai, pembelian 30 unit pesawat jenis Airbus yang bakal dilakukan Garuda tidak cocok untuk penerbangan dalam negeri. Pesawat berbadan besar digunakan untuk penerbangan internasional yang menurutnya justru membuat Garuda menanggung rugi.
"Karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman USD 44,5 miliar dari China Aviation Bank untuk beli pesawat airbus 350, 30 unit. Itu hanya cocok Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa. Pengalaman Garuda selama ini Jakarta-Amsterdam, Jakarta-London, penumpang 30 persen. Merugi melulu," ungkapnya.
"Jadi jangan diajak Garuda bangkrut lagi. Saya minta dibatalkan pembelian itu. Ganti dengan pesawat yang lebih rendah kelasnya A 320. Kuta kuasai dulu pasar domestik dan asia. Misalnya diadu sama JAL," ucap Rizal seraya berharap pembelian pesawat baru dibatalkan oleh Garuda.
Pernyataan itu membuat Menteri BUMN Rini SOemarno geram. Dia mengatakan Garuda Indonesia berada di bawah kewenangannya dan bertanggung jawab pada Menko Perekonomian Darmin Nasution.
"BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian," kata Rini.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gibran menilai pertemuan tersebut merupakan langkah baik yang dilakukan oleh para petinggi partai untuk menjaga silaturahmi dan komunikasi.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.
Baca SelengkapnyaBlusukan itu untuk mengetahui mengumpulkan berbagai masalah yang ada pada mulai dari kemiskinan hingga masalah gizi anak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaBrigadir Agus Kurniawan kedapatan menghampiri segerombolan pemuda di pinggir jalan.
Baca SelengkapnyaGanjar menyinggung soal keinginannya untuk memperkuat kembali asuransi petani sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gagal panen atau puso.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnya