Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan atas UU Nomor 33 Tahun 2014. Dalam aturan anyar tersebut dikatakan bahwa tanggal 17 Oktober 2019 merupakan batas waktu implementasi Jaminan Produk Halal dalam bentuk sertifikat halal.

Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sukoso mengatakan, salah satu unsur penting yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan ini adalah ketersediaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Tentu dalam mengoptimalkan kinerja LPH dibutuhkan auditor halal.

Terkait hal tersebut, BPJPH menargetkan 720 auditor halal siap bekerja pada akhir 2019. Jumlah tersebut dapat membentuk sekitar 240 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan asumsi tiga orang auditor halal untuk satu LPH.

"LPH dibentuk dari minimal tiga orang auditor halal," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Selasa (9/7).

Menurut Sukoso, pada akhir tahun 2018 sudah tersedia 120 auditor halal yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Izin dari Kemenag diperoleh setelah menjalani pelatihan 10 hari dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama.

Pada 2019, Badan Litbang Kemenag kembali menyelenggarakan untuk melahirkan sekitar 600 auditor halal. Pelatihan dilakukan dalam dua gelombang. Kurikulum pelatihan auditor halal itu disusun oleh BPJPH, LPPOM MUI, dan Badan Litbang Kemenag.

Sukoso berharap 720 auditor halal tersebut dapat mendukung tahap awal pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal yang akan diterapkan mulai 17 Oktober 2019. Jumlahnya diharapkan terus bertambah dan menyebar di seluruh Indonesia. BPJPH menyampaikan minimal satu kabupaten atau kota memiliki satu LPH.

BPJPH pun mendorong sejumlah instansi mulai dari pemerintah hingga swasta agar dapat mendirikan LPH. Selain itu, BPJPH juga menggandeng sejumlah universitas untuk mendirikan Halal Center yang dapat mengakomodir kebutuhan pengusaha UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal. Dengan demikian jumlah LPH dapat diperbanyak lagi.