DPR tuntut pemerintah serius awasi peredaran BBM bersubsidi

Merdeka.com - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pelaksana Hilir Migas dan PT Pertamina (Persero) melakukan pengendalian dan pengawasan BBM Bersubsidi. Langkah itu wajib dilakukan optimal agar tidak terjadi over kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi tahun ini.

"Harus dilakukan upaya untuk meminimalisir penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi antara lain dengan mengaktifkan kembali Tim Terpadu Pengawasan BBM dan memberikan laporan secara berkala," ujar Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana dalam rapat kerja di DPR, Jakarta, Selasa (21/5).

Menurut politikus Demokrat itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik harus dapat mengalokasikan dana yang berasal dari penghematan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, pasokan ke seluruh wilayah Tanah Air harus dilakukan agar tidak muncul kericuhan konsumen.

"Harus dapat menjamin pasokan bahan bakar minyak ke semua SPBU agar tidak terjadi kelangkaan BBM yang akan berpotensi menjadi masalah sosial di masyarakat," tandasnya.

Menanggapi sikap resmi Komisi VII, Jero mengaku segera menyiapkan dasar hukum agar Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) bahan bakar minyak dapat dilaksanakan secara efektif. Hal itu didukung oleh anggota dewan yang mengurusi energi itu.

"(Pemerintah) melakukan efisiensi biaya produksi BBM dan menetapkan standar Research Octane Number (RON) yang sesuai dengan kondisi saat ini," kata Sutan.