DPR: Tunda kenaikan harga Premium, pemerintah korbankan keuangan Pertamina

Merdeka.com - Pemerintah menunda kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium, setelah sebelumnya ‎direncanakan naik menjadi Rp 7.000 per liter untuk Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900‎ per liter.

Anggota Komisi VII DPR, Ramson Siagian mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menetapkan kenaikan harga Premium, sebab akan berdampak ke daya beli masyarakat.

"Jadi kenaikan harga Premium akan terasa oleh puluhan juta Rakyat," kata Ramson di Jakar‎ta, Kamis (11/10/).

Ramson melanjutkan, daya beli yang tidak terjaga akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Padahal jumlah masyarakat miskin dan hampir miskin akan terus dikurangi.

"Karena proses pemiskinan sebenarnya terjadi di masyarakat, karena masyarakat yang miskin memang disebut berkurang sesuai data BPS, tapi masyarakat yang hampir miskin juga sangat banyak, total hampir mendekati 100 juta orang," tutur Ramson.

‎Menurut Ramson, untuk menghindari kenaikan Premium dan menjaga daya beli masyarakat, seharusnya pemerintah memberikan subsidi untuk BBM jenis penugasan tersebut. "Seharusnya diberikan anggaran subsidi,‎" imbuhnya.

Dia pun memandang, penundaan kenaikan harga Premium akan mengorbankan keuangan Pertamina, sementara keuangan pemerintah tidak siap memberikan subsidi untuk Premium.

‎"Sehingga posisi keuangan Pertamina akan dikorbankan. Di satu sisi, posisi keuangan pemerintah tidak siap memberikan anggaran belanja subsidi untuk Premium," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com