Merdeka.com - Komisi XI DRP telah menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) Pendapatan Negara bersama pemerintah yang antara lain dihadiri oleh pejabat eselon Kementerian Keuangan dan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2,3 dan 7 Juni 2021. Rapat ini membahas soal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022.

Ketua Panja Pendapatan, Fathan mengingatkan pemerintah agar menindaklanjuti hasil rapat Panja tersebut. Ada 6 hal yang ditekankan oleh Komisi XI.

Pertama, strategi dan kebijakan perlu dirumuskan untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian dan dampak yang diakibatkan pandemi Covid-19 terhadap ketahanan ekonomi dan pembangunan.

Kedua, pemerintah agar memperbaiki perencanaan pendapatan negara pada tahun 2022 dan memastikan angka pendapatan negara yang nantinya ditetapkan dapat terealisasi.

"Sehingga memberikan kepastian terhadap setiap belanja negara dan pembangunan yang direncanakan," kata Fathan dalam Raker Komisi XI dan Menteri Keuangan pada Selasa (8/6).

Ketiga, pemerintah diminta untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang semakin meningkat beberapa tahun terakhir.

Keempat, pemerintah agar memaksimalkan data Tax Amnesty 2016 dan informasi keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Kelima, pemerintah diminta merumuskan obyek cukai baru yang bisa dikenakan cukai dengan tetap memperhatikan undang-undang cukai yang sudah ada.

"Keenam, pemerintah agar meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Sumber Daya Alam (SDA), khususnya atas perkembangan harga komoditas barang tambang yang mulai membaik beberapa waktu terakhir," jelas Fathan.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6.com