DPR setujui cost recovery sebesar USD 10,4 miliar

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui usulan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait cost recovery yang dipangkas menjadi USD 10,4 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

"Komisi VII DPR dapat menyetujui cost recovery untuk RAPBN 2017 sebesar USD 10,4 miliar. Struktur biaya secara rinci dibahas dan disetujui pada RDP berikutnya dengan SKK Migas, sesuai siklus penyampaian WP&B," ujar Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu Di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/9).

Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan cost recovery tersebut bisa menggerakkan investasi di sektor hulu migas. Dan diharapkan, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak lagi membesarkan cost recovery yang diajukan ke pemerintah.

"Sekarang, di tahun ini kita tetapkan kita tidak mau ‎lari dari USD10,4 miliar," imbuhnya.

Meski demikian, Luhut berpendapat angka tersebut masih bisa ditekan lagi. Untuk itu, dia meminta SKK Migas bisa menjalin kerjasama dengan konsultan independen dalam kaitan dengan penghitungan cost recovery.

"Kalau itu terjadi, saya melihat di Kementerian ESDM mungkin bisa hemat sampai Rp80 triliun overall. Itu belum kita bicara yang lain. Kalau itu kita bisa lihat lagi dengan jernih, saya tidak terlalu berlebihan kalau mengatakan kita bisa dekat-dekat Rp100 triliun menghematnya dengan pemikiran, satu subsidi yang tepat," jelas Luhut.