Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Setujui Anggaran Pengeluaran Operasional BI di 2022 Rp14,292 T

DPR Setujui Anggaran Pengeluaran Operasional BI di 2022 Rp14,292 T Gedung Bank Indonesia. Merdeka.com / Dwi Narwoko

Merdeka.com - Komisi XI Dewan Perwakilan (DPR) menyepakati Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI). Terdiri dari anggaran penerimaan operasional Bank Indonesia tahun 2022 sebesar Rp28,417 triliun.

Ketua Komisi XI Dito Ganinduto mengatakan, anggaran tersebut berasal dari hasil pengelolaan aset valas sebesar Rp 28,358 triliun, operasional kegiatan pendukung sebesar Rp5,360 miliar, penerimaan administrasi Rp53,189 triliun.

Komisi XI juga menyetujui Anggaran Pengeluaran Operasional Bank Indonesia tahun 2022 sebesar Rp 14,292 triliun. Dengan rincian Gaji dan penghasilan lainnya sebesar Rp 4,278 triliun, manajemen sumber daya manusia sebesar Rp 3,406 triliun, logistik sebesar 1,961 triliun.

Kemudian, penyelenggaraan anggaran operasional kegiatan pendukung sebesar Rp 1,964 triliun, program sosial Bank Indonesia dan pemberdayaan sektor riil dan UMKM sebesar Rp 1,131 triliun, pajak sebesar Rp 1,202 triliun, cadangan anggaran sebesar Rp 348 miliar.

Dia menegaskan, cadangan anggaran pengeluaran operasional Bank Indonesia tahun 2022 sebesar Rp 348 miliar digunakan Bank Indonesia untuk kebutuhan tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada pos program lain.

"Kami meminta Bank Indonesia mengerahkan seluruh instrumen bauran kebijakan, moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendukung stabilitas moneter, sistem keuangan, dan pemulihan ekonomi nasional," kata Dito dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dan BI, Senin (29/11).

Dito menjelaskan, arah kebijakan moneter Bank Indonesia akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal serta kebijakan Pemerintah lainnya.

Kedua, melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar untuk meningkatkan kredit atau pembiayaan perbankan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan.

Ketiga, memperluas digitalisasi sistem pembayaran untuk mempercepat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, termasuk untuk mendorong ekonomi keuangan inklusif.

Keempat, mengakselerasi pasar keuangan untuk penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter, serta pembiayaan infrastruktur dan dunia usaha guna mendukung pemulihan perekonomian nasional.

Kelima, mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan Syariah untuk inklusi ekonomi dan keuangan. Keenam, mensukseskan keketuaan Indonesia pada G20 dan terus mendorong kerjasama internasional untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas global dan domestik.

Ketujuh, memperkuat bauran kebijakan kelembagaan yang diarahkan untuk membangun kinerja unggul yang efektif, efisien, dan bertata kelola untuk menuju bank sentral digital terdepan.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
RUPS BNI Rombak Besar-Besaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftar Lengkapnya
RUPS BNI Rombak Besar-Besaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftar Lengkapnya

Pada RUPS tahunan menyepakati perombakan susunan direksi dan komisaris BNI.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000

Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun
Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun

Baca Selengkapnya
Istana: Kenaikan Tukin Pegawai Bawaslu Diusulkan Menpan-RB Sejak Oktober 2023
Istana: Kenaikan Tukin Pegawai Bawaslu Diusulkan Menpan-RB Sejak Oktober 2023

Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan,

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog: Pelemahan Kurs Rupiah Buat Biaya Impor Beras dan Jagung Membengkak
Dirut Bulog: Pelemahan Kurs Rupiah Buat Biaya Impor Beras dan Jagung Membengkak

Perhitungan asumsi dolar dalam perhitungan biaya Bulog menggunakan asumsi dasar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Baca Selengkapnya
BI Sebar 4.264 Lokasi Penukaran Uang Receh Lebaran 2024, Dibuka Mulai 15 Maret-7 April 2024
BI Sebar 4.264 Lokasi Penukaran Uang Receh Lebaran 2024, Dibuka Mulai 15 Maret-7 April 2024

BI menyediakan opsi layanan penukaran uang baru melalui Layanan Kas Keliling di lokasi-lokasi strategis.

Baca Selengkapnya