DPR Setujui Anggaran Pengeluaran Operasional BI di 2022 Rp14,292 T
Merdeka.com - Komisi XI Dewan Perwakilan (DPR) menyepakati Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI). Terdiri dari anggaran penerimaan operasional Bank Indonesia tahun 2022 sebesar Rp28,417 triliun.
Ketua Komisi XI Dito Ganinduto mengatakan, anggaran tersebut berasal dari hasil pengelolaan aset valas sebesar Rp 28,358 triliun, operasional kegiatan pendukung sebesar Rp5,360 miliar, penerimaan administrasi Rp53,189 triliun.
Komisi XI juga menyetujui Anggaran Pengeluaran Operasional Bank Indonesia tahun 2022 sebesar Rp 14,292 triliun. Dengan rincian Gaji dan penghasilan lainnya sebesar Rp 4,278 triliun, manajemen sumber daya manusia sebesar Rp 3,406 triliun, logistik sebesar 1,961 triliun.
Kemudian, penyelenggaraan anggaran operasional kegiatan pendukung sebesar Rp 1,964 triliun, program sosial Bank Indonesia dan pemberdayaan sektor riil dan UMKM sebesar Rp 1,131 triliun, pajak sebesar Rp 1,202 triliun, cadangan anggaran sebesar Rp 348 miliar.
Dia menegaskan, cadangan anggaran pengeluaran operasional Bank Indonesia tahun 2022 sebesar Rp 348 miliar digunakan Bank Indonesia untuk kebutuhan tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada pos program lain.
"Kami meminta Bank Indonesia mengerahkan seluruh instrumen bauran kebijakan, moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendukung stabilitas moneter, sistem keuangan, dan pemulihan ekonomi nasional," kata Dito dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dan BI, Senin (29/11).
Dito menjelaskan, arah kebijakan moneter Bank Indonesia akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal serta kebijakan Pemerintah lainnya.
Kedua, melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar untuk meningkatkan kredit atau pembiayaan perbankan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
Ketiga, memperluas digitalisasi sistem pembayaran untuk mempercepat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, termasuk untuk mendorong ekonomi keuangan inklusif.
Keempat, mengakselerasi pasar keuangan untuk penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter, serta pembiayaan infrastruktur dan dunia usaha guna mendukung pemulihan perekonomian nasional.
Kelima, mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan Syariah untuk inklusi ekonomi dan keuangan. Keenam, mensukseskan keketuaan Indonesia pada G20 dan terus mendorong kerjasama internasional untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas global dan domestik.
Ketujuh, memperkuat bauran kebijakan kelembagaan yang diarahkan untuk membangun kinerja unggul yang efektif, efisien, dan bertata kelola untuk menuju bank sentral digital terdepan.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada RUPS tahunan menyepakati perombakan susunan direksi dan komisaris BNI.
Baca SelengkapnyaBesaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaPosisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun
Baca SelengkapnyaBesaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan,
Baca SelengkapnyaPerhitungan asumsi dolar dalam perhitungan biaya Bulog menggunakan asumsi dasar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca SelengkapnyaBI menyediakan opsi layanan penukaran uang baru melalui Layanan Kas Keliling di lokasi-lokasi strategis.
Baca Selengkapnya