DPR sebut terminal gas apung Lampung salah perencanaan

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai proyek terminal gas apung atau Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung salah perencanaan. Akibatnya, PT Perusahaan Gas Negara harus merugi USD 200 ribu per hari.

Terdiri dari biaya sewa FSRU USD 150 ribu dan tugboat USD 50 ribu.

"Kalau membangun FSRU itu harus bisa dipakai. Kalau tidak bisa menimbulkan kerugian. Sekarang yang dibangun di Lampung untuk ke mana? Itu kan dulu ke Medan. Karena tidak jadi lalu dipindahkan ke Lampung untuk mengirim gas ke Jawa Barat. Kalau menurut saya itu tidak layak," ujar Ketua Komisi VII DPR-RI Kardaya Warnika, Jakarta, Senin (7/9).

Seharusnya, kata Kardaya, FSRU Lampung beroperasi 1 Januari 2015. Namun, hingga saat ini masih mangkrak lantaran ketiadaan konsumen.

Di sisi lain, FSRU Jakarta belum optimal lantaran masih kekurangan pasokan gas.

"Secara biaya sangat mahal. Ternyata betul FSRU tidak terpakai. Kalau sampai sekarang kan belum ada pemasok gasnya."

Sebelumnya, Kementerian BUMN juga telah meminta PGN mengevaluasi FSRU Lampung yang sudah tidak berfungsi sejak akhir 2014. Ini lantaran tak ada sumber energi gas dan pelanggan.

FSRU Lampung dibangun oleh Konsorsium Hoegh (Norwegia) dan PT Rekayasa Industri. PGN menyewa selama 20 tahun senilai USD 300 juta, tak termasuk biaya sewa infrastruktur pedukung lainnya.