DPR puji kebijakan dramatis Sri Mulyani selamatkan anggaran

Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang mampu menekan pendapatan perpajakan. Meski baru enam bulan dan tidak ikut terlibat pembuatan UU Tax Amnesty dan R-APBN 2016, menurut Misbakhun kinerja kinerja Sri Mulyani layak diapresiasi.

"Meski Bu Menkeu tidak ikut dari awal tapi mampu menekan pendapatan perpajakan. Karena telah terjadi kendala yang serius di bidang penerimaan sehingga melakukan kebijakan dramatis dan tidak populer dalam penerimaan," kata Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI bersama Menteri Keuangan dan jajarannya di Gedung Parlemen Senayan, Rabu (18/01).

Misbakhun mencontohkan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam APBN-P 2016 yang ternyata tidak menimbulkan kontraksi serius.

"Realisasi 2016, semua asumsi yang kita takutkan, yakni stagnasi sekuler ternyata tidak membawa dampak serius kepada penerimaan perpajakan kita," ujarnya.

Misbakhun mengakui adanya penyusutan di sejumlah sektor. Ekspor impor bernilai negatif atau minus. Selain itu, beberapa sektor seperti, pertambangan, konstruksi, perumahan, industri juga mengalami penurunan.

Oleh karena itu, di tahun 2017 pemerintah diminta serius menghadapi kesinambungan, kelanjutan mengelola penerimaan. Penerimaan pajak ada penurunan, sementara Tax Amnesty tinggal 3 bulan. Melihat situasi ini, Misbakhun minta Sri Mulyani mengawal hasil Tax Amnesty, bagaimana Tax Amnesty mempunyai dampak terhadap penerimaan di 2017.

"Strategi ini harus dirumuskan bersama, agar ada penerimaan pajak secara langsung," ujar dia.

Sekali lagi, Misbakhun mengingatkan pemerintah soal proyeksi pertumbuhan Bank Dunia dan IMF yang selalu melakukan koreksi. "Ketika perubahan terjadi, saya ingin tahu apa strategi Bu Menkeu."