DPR Pertanyakan Rincian Penyaluran Subsidi Pupuk di 2020

Merdeka.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin geram dengan penyaluran subsidi pupuk yang masalah selalu sama dari tahun ke tahun. Padahal anggaran subsidi pupuk tiap tahunnya selalu besar.

Tahun ini subsidi pupuk dari pemerintah ke PT Pupuk Indonesia (PI) mencapai Rp 33 triliun. Bila dirinya menjadi presiden, anggaran fantastis tersebut lebih baik dibelikan pupuk secara langsung bukan diberikan langsung lewat PT Pupuk Indonesia.

"Kalau saya jadi presiden, Rp 33 triliun ini ngapain beli di PT PI? Beli saja di luar (PT PI)," kata Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, PT Pupuk Indonesia dan Himbara, di Ruang Sidang Komisi IV, Komplek DPR, Jakarta, Senin (18/1).

Sudin pun mempertanyakan rincian alokasi penyediaan pupuk bersubsidi kepada PT PI. Dia khawatir anggaran subsidi pupuk malah digunakan untuk membeli seragam atau akomodasi perjalanan dinas para direksi.

"Jangan-jangan seragam juga masuk ke anggaran subsidi pupuk. Jalan-jalan direksi juga masuk situ. Kalau ini benar, akan saya buat laporannya," kata Sudin tegas.

Bahkan dia mengusulkan untuk memecat para direksi perusahaan BUMN yang menerima dana subsidi pupuk. Para direksi tersebut diganti jabatannya menjadi kepala pabrik di masing-masing perusahaan dan bisa menghemat anggaran.

"Dirut-dirut ini enggak ada gunanya, pecat saja, ganti pakai kepala pabrik, jadi hemat anggaran kan? Dari pada gajinya buat dirut-dirut ini," kata dia.

Pemerintah Gelontorkan Rp34 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat sepanjang tahun 2020, realisasi sementara subsidi pupuk mencapai Rp 34,23 triliun atau 139,59 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 72 tahun 2020. Kelebihan realisasi subsidi ini disebabkan adanya penambahan volume pupuk sekitar 1 juta ton pada Oktober 2020.

"Selain itu sebagai akibat dari pembayaran yang kurang pada tahun-tahun sebelumnya," demikian dikutip APBN Kita 2020, Sabtu (16/1).

Di sisi lain, realisasi sementara PSO sebesar Rp 4,74 triliun atau 97,18 persen dari pagu anggaran. Lalu subsidi kredit program sebesar Rp 31,08 triliun (56,45 persen dari anggaran APBN) dan subsidi pajak sebesar Rp 14,93 triliun (125,02 persen dari APBN).

Rendahnya persentase realisasi PSO dan kredit program dipengaruhi beberapa hal. Antara lain, lambatnya penagihan dan proses verifikasi yang menjadi dasar pembayaran subsidi.

Sementara itu, tingginya persentase realisasi subsidi pajak disebabkan oleh adanya percepatan realisasi selama tahun 2020.

Sampai akhir Desember 2020, realisasi sementara subsidi non energi sebesar Rp 87,37 triliun. Angka ini sudah mencapai 90,62 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 72 Tahun 2020.