DPR nilai terlalu lama jika Blok Masela diputuskan di 2018

Merdeka.com - Pengembangan Blok Masela masih menjadi polemik saat ini. Sebab, blok dengan cadangan gas terbesar ini belum ditentukan rencana pengembangannya yang ditentukan dalam dua opsi yakni skema darat (onshore) dan skema laut (offshore).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Satya Widya Yudha mengatakan pemerintah harus bisa mengambil keputusan dengan cepat. Karena hal ini berhubungan dengan banyak pihak, termasuk rakyat yang tidak mungkin dibuat menunggu ketidakpastian.

"Seharusnya perdebatan di tingkat teknis itu harus bisa diselesaikan di tingkat kabinet sehingga muncul satu keputusan. Mustinya Kementerian ESDM dan presiden jadi satu dan memutuskan," kata Satya di kantor INDEF, Jakarta, Senin (29/2).

Presiden Joko Widodo sudah mengutarakan keputusan pengembangan Blok Masela, Papua akan dilakukan pada 2018. Alasannya, pengembangan blok tersebut membutuhkan biaya yang tak sedikit.

Namun, kata Satya, keputusan Jokowi akan pengembangan Blok Masela tak tepat. Harusnya, pemerintah melakukan percepatan keputusan, sehingga masyarakat yang terdampak proyek tersebut bisa sejahtera.

"Pola pengambilan kebijakan ini tidak terlalu tepat karena memakan waktu yang lama. Penanggungjawabnya harus jelas supaya kita bisa mengerti menteri ini mengerjakan apa menteri itu kerjakan apa," imbuhnya.

Selain itu, Satya juga mengimbau agar pemerintah tidak fokus pada skema pembangunan skema darat (onshore) atau skema laut (offshore). Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih mementingkan harga gas yang akan dihasilkan.

"Yang paling utama biaya. Kita harus mencermati berapa sih sebetulnya harga per tonnya. Itu yang harus dibedah. Jangan sampai nanti rakyat disuguhkan dengan harga yang mahal. Jangan sampai 5-7 tahun ke depan perdebatan itu yang dipilih adalah yang lebih mahal," kata dia.

Jika sudah diketahui harga gas dari proyek tersebut, maka bisa terlihat keuntungan yang didapat apakah dari onshore atau offshore. Sayangnya, lanjut Satya, pemerintah tidak melihat hal tersebut.

"Kalau nanti jatuhnya onshore karena faktor harga ya kita pilih onshore. Atau sebaliknya. Baru kedua kita buat multiplier karena gampang dibuat," pungkas dia.