Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR nilai aturan ESDM bikin penerimaan dari sektor minerba kecil

DPR nilai aturan ESDM bikin penerimaan dari sektor minerba kecil Ilustrasi Pertambangan. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad menyayangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan masih sangat kecil. Hal ini lantaran adanya aturan ESDM yang membuat pendapatan negara dari sektor minerba berkurang.

"PNBP mereka cuma Rp 35 triliun, menurut saya terlalu kecil, maka saya pikir ada sesuatu yang salah di sini, untuk itu kita bikin kunjungan ini untuk melihat lebih detail, apa-apa yang harus mereka perbaiki sehingga pendapatan negara lebih besar," ujar Fadel di Kantor Minerba, Jakarta, Senin (1/2).

Fadel menilai Keputusan Menteri (Kepmen) yang dibuat oleh Minerba lebih mengarah untuk kepentingan jaringan mafia di sektor pertambangan. Untuk itu, dia meminta aturan tersebut direvisi.

"Nah itu mesti dibenahi dan diperbaiki. Kedua, banyak tumpang tindih aturan satu dengan lain, yang ketiga koordinasi antara pusat dan daerah itu tidak jalan, karena minerba tidak punya perwakilan di daerah, lain sama Kemenkeu dan kementerian yang lain," kata dia.

Kendati demikian, Fadel tak mempermasalahkan kosongnya perwakilan minerba di daerah. Akan tetapi, dia meminta gubernur atau kepala daerah menjadi perwakilan ESDM untuk berkoordinasi dengan baik.

"Jangan lupa Gubernur itukan perpanjangan pemerintah pusat. nah ini yg belum berjalan dengan baik semua. Ini yang kita harapkan, UU minerba mau kita percepat. kita bisa betulkan ini," pungkas dia.

(mdk/sau)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.

Baca Selengkapnya
Kejagung Harus Segera Selesaikan Kasus Korupsi Emas, Khawatir Ada Lobi-Lobi
Kejagung Harus Segera Selesaikan Kasus Korupsi Emas, Khawatir Ada Lobi-Lobi

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.

Baca Selengkapnya
Aturan Diubah, Badan Usaha Bisa Nikmati Subsidi Konversi Motor Listrik Rp10 Juta dari Pemerintah
Aturan Diubah, Badan Usaha Bisa Nikmati Subsidi Konversi Motor Listrik Rp10 Juta dari Pemerintah

Dadan mengakui sudah ada perusahaan yang disasar untuk diberikan insentif tersebut.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM
Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.

Baca Selengkapnya
Singgung Mafia Industri Pertanian, Cak Imin : Harus Dislepet
Singgung Mafia Industri Pertanian, Cak Imin : Harus Dislepet

Menurut Cak Imin ini, isu yang mengemuka di daerah-daerah adalah kelangkaan pupuk.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini
Cak Imin Janjikan Masalah Sektor Pertanian Beres Tahun Ini

Menurut Cak Imin, pertanian merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya
Pesan Penting untuk AHY yang Baru Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN: Gebuk Mafia Tanah
Pesan Penting untuk AHY yang Baru Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN: Gebuk Mafia Tanah

Bersamaan dengan itu, AHY juga mendorong proses redistribusi tanah untuk melahirkan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan.

Baca Selengkapnya