DPR nilai aturan ESDM bikin penerimaan dari sektor minerba kecil
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad menyayangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan masih sangat kecil. Hal ini lantaran adanya aturan ESDM yang membuat pendapatan negara dari sektor minerba berkurang.
"PNBP mereka cuma Rp 35 triliun, menurut saya terlalu kecil, maka saya pikir ada sesuatu yang salah di sini, untuk itu kita bikin kunjungan ini untuk melihat lebih detail, apa-apa yang harus mereka perbaiki sehingga pendapatan negara lebih besar," ujar Fadel di Kantor Minerba, Jakarta, Senin (1/2).
Fadel menilai Keputusan Menteri (Kepmen) yang dibuat oleh Minerba lebih mengarah untuk kepentingan jaringan mafia di sektor pertambangan. Untuk itu, dia meminta aturan tersebut direvisi.
"Nah itu mesti dibenahi dan diperbaiki. Kedua, banyak tumpang tindih aturan satu dengan lain, yang ketiga koordinasi antara pusat dan daerah itu tidak jalan, karena minerba tidak punya perwakilan di daerah, lain sama Kemenkeu dan kementerian yang lain," kata dia.
Kendati demikian, Fadel tak mempermasalahkan kosongnya perwakilan minerba di daerah. Akan tetapi, dia meminta gubernur atau kepala daerah menjadi perwakilan ESDM untuk berkoordinasi dengan baik.
"Jangan lupa Gubernur itukan perpanjangan pemerintah pusat. nah ini yg belum berjalan dengan baik semua. Ini yang kita harapkan, UU minerba mau kita percepat. kita bisa betulkan ini," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.
Baca SelengkapnyaDadan mengakui sudah ada perusahaan yang disasar untuk diberikan insentif tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin ini, isu yang mengemuka di daerah-daerah adalah kelangkaan pupuk.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, pertanian merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus.
Baca SelengkapnyaPenghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaBersamaan dengan itu, AHY juga mendorong proses redistribusi tanah untuk melahirkan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan.
Baca Selengkapnya