DPR minta pemerintah cepat putuskan pengembangan Blok Masela

Merdeka.com - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan pihaknya menerima surat dari Inpex Corporation pada 11 Maret 2016. Dalam surat tersebut, Inpex berencana untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar 40 persen pegawainya yang bekerja di Blok Masela, Maluku.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Fadel Muhamad mengatakan ancaman tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah harus cepat mengambil sikap.

"Itu yang saya katakan tadi, menyayangkan sikap pemerintah yang seperti begini. Kami dari DPR mendesak agar mereka cepat. Belum lagi Chevron yang sekarang terkatung-katung, belum lagi kasus gas di Natuna. Itu segera saja diputuskan, dibikin list paling 8 item. beranikan diri mengambil itu," ujar Fadel di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/3).

Untuk itu, kata dia, pemerintah diminta untuk tegas mengambil sikap terkait skema yang akan dipilih untuk Blok Masela. Jika terus dibiarkan, Fadel khawatir hal ini akan membuat kepercayaan investor semakin surut.

"Ini kan keadaan sangat mendesak. terus takut sini takut sana. takut sama siapa? ya takut sama bayang-bayang sendiri," pungkas dia.