DPR: Keberadaan PNM untuk batasi praktik tengkulak dan rentenir
Merdeka.com - Wakil Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Harry Azhar Azis menekankan pentingnya melonggarkan aturan mengenai jaminan bagi debitur usaha mikro dan kecil (UMK). Pasalnya, debitur usaha mikro dan kecil masih menemui kendala dalam mendapatkan pembiayaan akibat tidak memiliki agunan atau jaminan yang memenuhi syarat kreditur.
"Bank ini kan yang selalu ditekankan adalah agunan atau jaminan. Mana ada rakyat kecil punya jaminan. Terus minta kepada bank yang penting feasibility-nya (bisnis) oke walaupun tidak ada jaminan. Jadi proyeknya jadi jaminan. Orang-orang itu harus punya akses (keuangan)," papar Harry di SME Tower, Jakarta, Sabtu (1/6).
Menurut Harry, keberadaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bukan untuk bersaing dengan perbankan, melainkan untuk membatasi akses tengkulak dan rentenir menjangkau masyarakat.
"PNM agak menerobos prinsip-prinsip agunan, feasibility ini. Bahkan mereka masuk ke pelatihan-pelatihan. Jadi mereka punya lokasi untuk pelatihan kepada calon usahawan UMKM," ungkap Harry.
Keberadaan tengkulak dan praktik ijon juga rentenir, lanjutnya, akan semakin menjamur apabila lembaga keuangan formal belum menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.
"Financial inclusion itu harus. Tapi tengkulak, rentenir dan sebagainya itu wilayah yang sama sekali tidak tertangani dan di luar institusi keuangan. Mereka (PNM) berhadapan dengan tengkulak," tutup Harry.
(mdk/bmo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca SelengkapnyaJika isu tersebut tidak diatasi, UMKM pertanian hanya akan menjadi sorotan sesaat pada saat pemilu, namun setelahnya kembali terabaikan.
Baca SelengkapnyaPeningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaDPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaJK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaPenghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaOptimistis tersebut juga ditopang dengan dukungan dari sisi permodalan bank yang kuat.
Baca SelengkapnyaSetelah di-PHK, suaminya mulai mencari peluang lain dengan bekerja di proyek. Namun sayangnya dia malah ditipu hingga harus mengorbankan motornya.
Baca Selengkapnya