DPR: Inpex tak akan pecat karyawan jika Rizal Ramli tak buat ribut

Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR, Falah Amru menyesalkan sikap Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang membuat kisruh dalam rencana pengembangan Blok Masela di Maluku. Menurutnya, karena sikap Rizal Ramli membuat kontraktor Blok Masela Inpex Corporation yang terpaksa melakukan pengurangan personil hingga 40 persen.

Politisi PDIP itu meyakini, keputusan downsizing tidak akan sampai dipilih perusahaan kalau tidak ada ribut-ribut. Yaitu, terkait pengembangan fasilitas pengolahan blok yang berada di lepas pantai laut Arafura, Maluku, tersebut.

"Ini semua akibat gangguan dari Menko Maritim (Rizal Ramli) yang memolitisir proses pengambilan keputusan teknis yang menjadi kewenangan menteri ESDM," kata Falah di Jakarta, Selasa (22/3).

Menurut dia, apa yang dilakukan Rizal tak elok dengan telah masuk terlalu dalam pada hal-hal yang bersifat teknis. Hal tersebut tentunya telah menciptakan ketidakjelasan. Padahal, dalam investasi, kejelasan itu menjadi syarat penting.

"Tindakan Rizal Ramli telah memperkeruh iklim investasi yang sedang dibangun susah payah Presiden Jokowi. Ini semua sangat disesalkan," tandasnya.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Inpex telah menginformasikan, kalau akan mengurangi hingga 40 persen total personilnya di Indonesia. Hal itu berkaitan dengan tidak kunjung diberikannya revisi plant of development (POD) Blok Masela. Hingga saat ini, masih ada silang pendapat di internal pemerintah terkait hal tersebut. Berbeda dengan Menteri ESDM Sudirman Said, Rizal menginginkan Blok Masela dibangun di darat.

"Akibat kekonyolan Rizal, investasi USD 14 miliar terancam hengkang. Lay off (pemberhentian) 40 persen ini, sudah jadi tanda-tandanya," sesal Falah kembali.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said menilai pemangkasan (downsizing) jumlah karyawan Inpex dan Shell di Blok Masela merupakan hal yang lumrah. Sebab, dia menambahkan tanpa adanya kejelasan kontrak, maka belum ada produksi di sana.

"Ya kan mereka ini kan punya beberapa ratus karyawan yang disiapkan untuk ini (Blok Masela) kan. Berarti saya kira masuk akal kalau kemudian sudah berbulan-bulan tidak ada pekerjaan yang cukup jadi mereka memutuskan mengurangi penyesuaian gitu," kata Menteri Sudirman kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Jumat (18/3).

Menteri Sudirman mengaku masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo dalam proyek gas Abadi, blok Masela, Maluku Utara. Mantan Bos PT Pindad itu menambahkan sejauh ini, pihaknya masih menjalin komunikasi dengan beberapa investor meyakinkan bahwa iklim investasi energi Indonesia tetap baik.

Pemerintah berharap kondisi ini tak memberi sentimen negatif pada iklim bisnis sektor pertambangan. "Bahwa pemerintah terus ingin menjaga iklim investasi. Saya optimistis bahwa dalam keadaan sulit seperti ini tetap saja ada jalan gitu ya dan mudah-mudahan enggak terulang," tuturnya.